Natalius Pigai, Alumni PMKRI dan aktivis kemanusiaan
Kenapa Orang Papua Marah Pada Warga Pendatang?
Demo soal rasis terhadap warga Papua (Indozone.id)
Jakarta, law-justice.co - Tulisan ini saya tulis berdasarkan pengalaman dan realitas yang tengah dihadapi oleh rakyat Papua.
Saya telah melihat langsung, memantau, mendengar dan mencatat dimana seluruh isinya cek langsung ke rakyat Papua juga cerita-cerita dengan tidak kurang dari 8 Bupati/mantan Bupati dan Pejabat masih aktif.milik orang Papua; 1) merampas sumber daya alam dengan melakukan penambangan liar (ilegal mining), pengambilan ikan secara liar dan pengambilan kayu secara ilegal. 2). Merampas sumber daya ekonomi orang Papua di seluruh pusat-pusat kota, distribusi barang dan jasa dikuasai pendatang, sumber-sumber ekonomi dikuasai. Kios, pasar bahkan angkot dan ojek dikuasai pendatang. 3). Merampas hak politik rakyat Papua, perampasan hari ini sudah merambah ke dunia birokrasi dan politik. Pendatang terlalu haus kuasa, mau jadi Bupati, Wakil, DPR dengan cara sogok yang, hambur uang sini, hambur uang sana Pemilu hari ini nyaris dikuasai pendatang. Ada kabupaten yang anggota DPRnya nyaris 100% pendatang, ada kabupaten yang satu keluarga 7 orang DPRD.
Kalau 3 sumber kehidupan utama orang Papua dikuasai, maka apakah ada harapan hidup bagi orang Papua? Masa depan tentu sudah suram.Apakah tahu bahwa Kepala Daerah dan Pejabat di Papua tersandera dan disandera oleh Kontraktor dan anak buahnya yang rata- rata pendatang. Kontraktor menggunakan aparat negara memuluskan proyek, bahkan pencairan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Karena tekanan dan teror.Bupati hampir dipastikan disandera Kepala Dinas yang anggarannya besar seperti PU dan Keuangan, kerja sama dengan Polisi dan Jaksa teror Kepala Daerah dengan bukti penyalagunaan seakan akan Bupati bermasalah, ditunjukaan surat panggilan palsu, SPDP Palsu, kepala daerah ketakutan sehingga selanjutnya hasil konspirasi merampok uang negara bermiliar-miliar.Di seluruh Papua, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan datang atau didatangi pejabat daerah untuk menyogok agar BPK keluarkan sebuah surat yang bernama “ telah selesai melakukan pemaksaan” sekali lagi surat itu bernama “telah selesa melakukan pemeriksaan” padahal BPK tidak pernah periksa dan tidak pernah ada realisasi. Akibatnya semua rakyat Papua ini heran kenapa hampir semua kabupaten di Papua tiap tahun dapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merampok uang rakyat dalam jumlah yang besar tanpa pembangunan fisik. Aktor Intelektualnya (gurunya) itu pejabat non Papua.Kalau boleh saya jujur “apa adanya”, maka Rumah Sakit di Papua sudah dicap sebagai “tempat kematian” bukan tempat persemaian manusia, bukan tempat kehidupan, apalagi rumah sakit pemerintah termasuk milik Kepoisian, sekarang rakyat Papua sudah mulai curiga rumah sakit swasta sekalipun milik gereja. Orang Papua sangat takut ke rumah sakit, mereka Lebih memilih pengobatan alami. Telah lama rumah sakit dicurigai orang Papua sebagai tempat pembersihan etnis Papua (etnic cleansing), rata-rata ibu muda yang pernah masuk rumah sakit saat hamil atau melahirkan selanjutnya tidak bisa melahirkan, ada juga ibu yang disuntik kesuburan tanpa persetujuan suami dan dirinya (mungkin ditanya saat mengalami kontraksi kesakitan saat melahirkan) sehingga tanpa sadar meng”iya” kan agar disuntik kesuburan.Memang rata-rata tampilan fisik bangunan dan didalam rumah sakit sangat “buluk” bahkan waktu saya dan Manager Nasution mantan Komnas HAM sekarang di LPSK melihat langsung air Kran di rumah sakit dok 2, RS satu nomor 1 se tanah Papua mati seminggu. Padahal air itu vital, air kehidupan tanpa air manusia pasti mati, apalagi di rumah sakit. Memang di dunia ini tenaga medis dan para medis itu istimewa/ mereka wakil Tuhan di dunia tetapi untuk Papua tentu penilaian berbeda.Jangankan rumah sakit, orang Papua hari ini sudah kehilangan respek kepada Romo, pendeta apalagi Kiai, telah lama suara kenabian hilang di tanah Papua Melanesia. Gereja menjadi alat penguasa, menjadi alat milik klik-klik misterius. Hambah Tuhan yang membela orang Papua mati mendadak, di daerah pedalaman berhadapan dengan laras senjata.Tidak ada hukum negara di Papua, tidak ada keadilan Dihadapan hukum bagi orang Papua. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang pendatang kecuali orang Papua membayar “sogok” hakim. Orang Papua yang pejabat begitu saja muda dan cepat dapat kuputusan pengadilan dan salinan keputusan hanya dalam hitungan hari, sementara orang Papua yang kecil dan miskin begitu sulitnya mendapat keadilan. Hampir 58’tahun pengadilan menghukum orang non Papua atau aparat kepolisian (belum pernah saya lihat dan baca dokumen) seorang anggota polisi yang dipenjara karena menyiksa dan membunuh di luar pengadilan (Extra Judicial Killing) dan selalu mendapat sorotan dunia.Semua rintihan, ratapan, kesedihan orang Papua terbungkam di kalbu rakyat Papua. Rakyat Papua tidak punya ruang ekspresi, media masa dibungkam menjadi alat propaganda penguasa dan pendatang. Organisasi masyarakat sipil dan partai politik sebagai instrumen artikulator kepentingan rakyat Papua terbungkam, kekebasan ekspresi terbatas. Akibatnya apa yang terjadi hari ini adalah meledaknya puncak gunung es yang membeku begitu lama . Itu yang kurang di pahami negara dan rakyat Indonesia.Bangsa (Tokoh-tokoh Nasional Lintas Suku dan Agama) sepatutnya meminta negara untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara bermartabat dan lebih progresif, bukan memilnta represi militer di Papua. Kalau meminta operasi militer, maka tidak perlu minta karena sudah 58 tahun operasi militer telah berlangsung, rakyat Papua saban hari hidup dalam ancaman di tanah tumpa darah mereka yaitu tanah Papua milik bangsa Melanesia.Saya harus jujur sampaikan bahwa kita ini 2 ras yang berbeda yaitu Ras Negro Melanesia dan Ras Mongoloid Melayu. Ibarat Minyak dan Air, tidak akan pernah bisa bersatu kecuali kalau Rasisme, Papua Phobia dan Diskriminasi dihilangkan dari negara ini dan itu terasa tidak mungkin karena diskriminasi di negeri ini sudah terlalu akut.
Share:
Tags:
Komentar