Fakta Kisruh Papua, Veronica Diburu Interpol & Prabowo Bersuara

Jakarta, law-justice.co - Perkembangan kerusuhan di Papua saat ini tengah memokuskan perhatian pada pengejaran pelaku yang diduga menjadi provokator baik didalam negeri maupun di luar negeri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyebut Veronica Koman diburu interpol.

Selan itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianti juga angkat suara mengenai hal ini.

Sebelumnya, terkait masalah kerusuhan di Papua yang terjadi Agustus 2019 lalu, Polda Jawa Timur menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka.

Gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah Papua, bahkan hingga Jakarta, dilakukan sebagai aksi protes terhadap tindakan rasialisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu.

Terakhir, unjuk rasa di Jayapura yang berakhir dengan aksi anarkisme menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak dan aktivitas warga setempat sempat lumpuh.

Melansir tribunnews,com, berikut adalah beberapa fakta dari pengembangan penyelesaian masalah tersebut.

1. Veronica Koman diburu interpol

Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan di Papua.

Ia dianggap telah memprovokasi massa di Papua melalui unggahannya di media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengatakan interpol saat ini sedang melacak Veronica Koman yang berada di luar negeri.

"Polda Jawa Timur, menetapkan (tersangka) terhadap Veronica Koman, WNI kelahiran Medan, kuasa hukum pemimpin nasional Papua Barat (PNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)."

"Ini sekarang sedang diburu oleh interpol, karena berada di luar negeri. Tapi sudah tersangka," terang Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Lebih lanjut, Wiranto memastikan polisi memiliki bukti-bukti kuat terkait provokasi Veronica Koman karena telah viral di berbagai media sosial.

"Saya kira sudah viral toh, apa yang diucapkan sebagai provokasi-provokasi, menghasut untuk terus melaksanakan perlawanan, melaksanakan demonstrasi anarkis," kata Wiranto.

"Dia disangkakan pasal 160 KUHP serta undang-undang ITE tentang penyebaran informasi bermuatan SARA," lanjut dia.

2. Ada kelompok terafiliasi ISIS di Papua

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menyebutkan ada kelompok terafiliasi dengan ISIS di papua.

Hal itu disampaikan Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/9/2019).

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," ujar Ryamizard, seperti dilansir Kompas.com.

Bukan hanya ISIS, ada tiga kelompok terindikasi berada di belakang pemberontak Papua.

Yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

"Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin," jelas dia.

Ryamizard pun mengatakan TNI dan Polri harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI serta bijak menghadapi kelompok-kelompok tersebut.

3. Deklarasi damai

Sebanyak 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua DPR Papua menandatangani deklarasi damai pascakerusuhan di Jayapura di depan Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Papua.

Penandatanganan deklarasi damai yang diinisiasi TNI dan Polri ini berlangsung di Swiss-Bel Hotel Jayapura, Kamis (5/9/2019) malam.

"Saya berjanji kepada saudara-saudara ku, saya memberikan jaminan kepada siapapun yang hidup di tanah ini, Anda mempunyai hak yang sama," kata Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menegaskan keamanan merupakan modal penting untuk pembangunan.

"Modal terpenting bagi semua komunitas untuk membangun bukanlah sumber daya alam, sumber daya manusia iya, tapi stabilitas keamanan adalah yang terpenting," kata Tito.

Ia pun meminta semua pihak berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan Papua agar pembangunan bisa berjalan kembali.

Lebih lanjut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan deklarasi damai yang telah ditandatangani agar tak hanya menjadi sebuah formalitas.

Namun, harus diimplementasikan semua pihak.

4. Pemerintah Indonesia tak akan mundur

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan mundur satu centimeter pun untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Papua.

Retno juga mengungkapkan apa yang diucapkannya tersebut merupakan prinsip para diplomat Indonesia.

"Para diplomat Indonesia punya pemahaman yang sama, bahwa kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk pemagaran kita terhadap NKRI," tegas Retno dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI."

"Kalau ada hal terkait upaya pemisahan, ada call for referendum, maka itu sudah merupakan red line, red line bagi kita semua," tambah dia.

Kemenlu saat ini sudah meminta para diplomatnya menyebarkan informasi yang benar mengenai situasi keamanan di Papua telah kondusif pada dunia internasional.

"Mengenai strategi yang telah dan akan kita lakukan dalam konteks internasional, kita akan sampaikan secara tertutup," tandas Retno.

5. Tanggapan Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono pada Kamis (5/9/2019).

Prabowo mengatakan ia dan Hendropriyono bertukar pandangan mengenai masalah di Papua.

Ia berharap semua pihak ikut menyejukkan suasana dan tidak saling menyalahkan.

"Saya saling tukar pandangan tapi intinya kita sebagai bangsa harus kompak, harus sejuk, saling bantu, jangan saling mencari kesalahan," ujar Prabowo setelah bertemu Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta.

"Mari kita bersama-sama atasi semua masalah, saya yakin tidak benar kalau ada yang mau memecah belah saudara kita di Papua. Papua bagian integral dari NKRI," lanjut dia.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengatakan semua komponen bangsa harus bersatu kompak mendukung pemerintah Indonesia.

"Yang saya serukan adalah kita harus kompak mendukung pemerintah."

"Soal kedaulatan tidak ada perbedaan pandangan, kita semua bersatu," tandasnya.