Dewan Gereja Pasifik dan PNG Protes Tambahan Tentara di Papua

Konferensi Gereja Pasifik atau PCC bersama Dewan Gereja Papua Nugini atau PNGCC menyatakan mengutuk keras rasisme papua yang ditujukan kepada orang Papua dan persekusi yang dialami para mahasiswa Papua dan juga menyesalkan semakin meningkatnya kekuatan militer Indonesia di Papua. 

 

Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja Pasifik, Pdt James Bhagwan dan Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Papua Nugini, Pdt Roger Joseph dalam rilisnya Jumat (23/8), menyatakan rasisme dan persekusi, serta penambahan pasukan tentara Indonesia di Papua menjadi contoh terbaru dari penindasan Indonesia terhadap Papua. Mereka meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera melakukan investigasi atas seluruh pelanggaran hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang sedang berlangsung di Papua.

 

Para petinggi Dewan Gereja Pasifik, Pdt James Bhagwan dan Pdt Roger Joseph bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dalam konferensi penguatan rumah tangga ekologis Papua Nugini. Konferensi itu selenggarakan Dewan Gereja Papua Nugini, Konferensi Gereja Pasifik, dan Sekolah Tinggi Teologi Pasifik. Kami bertemu di Port Moresby untuk membicarakan Penentuan Nasib Sendiri dalam hubungannya dengan kerangka kerja pembangunan yang merajut keyakinan, nilai tradisional, pengetahuan, dan kearifan bagi kesejahteraan Papua Nugini dan kawasan Pasifik.

 

Saudara-saudara kita di Tanah Papua, yang merupakan bagian dari masyarakat Melanesia, bahkan masih harus berjuang untuk mendapat penghormatan harkat dan martabatnya sebagai manusia,” kata Pdt Roger Joseph di Port Moresby. Dalam konteks hasil pertemuan para pemimpin Negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang berlangsung pekan lalu, demikian menurut Pdt James Bhagwan, persekusi dan rasisme yang dialami mahasiswa Papua menunjukkan semakin memburuknya situasi di Tanah Papua, di tengah upaya dialog masyarakat sipil dan para pemimpin Negara-negara Forum Kepulauan Pasifik.

 

Dalam konteks besar masyarakat Melanesia, menyebut saudara kami di Tanah Papua sebagai ‘monyet’ sama dengan menyebut seluruh orang Kepulauan Pasifik ‘monyet’,” kata Pdt James Bhagwan. Dia juga menegaskan Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua Nugini mencatat keterlibatan aparat dalam insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya maupun tindakan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di sana.

 

"Hingga kini, tidak ada permintaan maaf Negara kepada warga negara Indonesia, khususnya orang Papua. Juga tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat adat Papua Nugini selaku tetangga yang berbatasan langsung dengan Papua,” kata Bhagwan.

 

Bhagwan juga mempertanyakan pilihan Indonesia mengedepankan pendekatan keamanan dengan mengirimkan 1.000 tentara tambahan ke Papua. “Ketimbang menggnakan pendekatan sipil, Indonesia memilih mobilisasi lebih dari 1.000 tentara Indonesia ke Papua. Langkah itu menimbulkan pertanyaan, apakah rangkaian peristiwa itu terjadi untuk [menambah jumlah tentara di Papua] itu?” Bhagwan mempertanyakan.

 

Bhagwan menyeru kepada para pemimpin Negara-negara di Pasifik dan PBB segera melakukan langkah untuk membahas kekerasan struktural dan rasisme terhadap orang Papua, yang dinilai sebagai rasisme sistematis yang melibatkan berbagai kelompok sosial maupun kelompok politik Indonesia.  Bhagwan juga menyoroti bahwa kekerasan struktural dan rasisme sistematis itu dilakukan oleh Indonesia, Negara yang sedang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan kini berupaya menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

 

Masyarakat sipil dan Gereja-gereja di Papua baru saja mengumumkan laporan bersamanya terkait krisis kemanusiaan di Kabupaten Nduga, Papua. Hampir 200 orang Papua, sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak, meninggal saat mengungsi demi menghindari konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata di Papua. Sejumlah 45.000 orang Papua hidup di pengungsian, sebagai dampak dari konflik bersenjata itu. Sampai kapankah saudara-saudara kami di Papua harus menderita, hingga para pemimpin Negara-negara Pasifik dan PBB berbuat sesuatu,” kata Bhagwan.

 

Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua Nugini mendesak Indonesia untuk sesegera mungkin memberikan akses kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan penerima mandat PBB lainnya untuk mengunjungi Papua. “Kami juga meminta Negara-negara Kepulauan Pasifik yang memiliki hubungan dengan Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya, demi mengupayakan hal itu,” kata Bhagwan.

 

Konferensi Gereja Pasifik memeringati hari Rabu sebagai hari untuk mendoakan Tanah Papua, dan meminta jemaahnya memperingati 15 Desember 2019 sebagai Minggu Kemerdekaan bagi seluruh wilayah Pasifik yang tengah memperjuangkan kemerdekaan, atau mengalami penindasan dan sedang dijajah.

 

“Kami mengajak seluruh jamaah Konferensi Gereja Pasifik dan Dewan Gereja Papua Nugini untuk mendoakan saudara-saudara kita di Tanah Papua dan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan kedamaian, dan agar krisis saat ini segera berakhir,” lanjutnya. (PR)