Jangan Pilih Menteri Milenial yang Suka Ajarin Ikan Berenang

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Presiden Jokowi akan mengakomodasi tuntutan kaum milenial, agar mereka juga diberi kesempatan untuk menduduki kursi menteri pada kabinet periode kedua, menimbulkan pertanyaan milenial dari kelompok profesional, partai politik atau dari aktivis pergerakan dan LSM. Lalu bagaimana dengan Menteri dari wakil Partai Nasdem dan PKB, apakah akan ada?

Semua partai yang pernah mendukung Jokowi dalam pilpres yang lalu, sudah diajak bicara oleh Jokowi. Walaupun ada bantahan dari Surya Paloh, bahwa Partai Nasdem belum diundang oleh Jokowi, walaupun Surya Paloh berkelit mungkin Partai Nasdem terakhir yang diajak bicara. Sinyalemen dari Jokowi ini sudah jelas bahwa beliau tidak nyaman dengan manuver Surya Paloh, seakan-akan Nasdem adalah kartu trups bagi Jokowi dalam menyusun kabinetnya, ujar pengamat politik, Dr. Safri Muiz kepada Law-Justice.co di Jakarta, Jumat (16/8).

Tapi itulah manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh lewat Partai Nasdem ini, memang akan membuat semua pihak, tidak hanya Megawati dan Jokowi yang dibuat tidak nyaman. Kita bisa lihat begitu masifnya Partai Nasdem membajak kader-kader partai sebelum pemilu legislatif, bahkan hampir empat tahun kebelakang Partai Nasdem begitu pongah melakukan rekrutmen caleg maupun calon kepala daerah yang berasal dari berbagai partai direkrut menjadi kader Partai Nasdem.

Begitu pula Ketum PKB, Muhaimin Iskandar yang begitu yakin dan begitu percaya diri bahwa hanya PKB lah yang mempunyai hak untuk jabatan tertentu terutama Ketua MPR RI. Padahal Ketua MPR RI dipilih dari dua lembaga yaitu DPR RI dan DPD RI. Klaim seperti ini membuat partai- partai, termasuk PDIP sebagai pemenang pemilu tidak merasa nyaman, lanjut Safri.

Sebaiknya klaim-klaim lewat pernyataan para politisi terutama politisi Partai Nasdem dan PKB ini tidak dilakukan secara massif oleh para kadernya. Hormatilah partai-partai lain, lakukan pendekatan dengan rasa demokrasi Indonesia. Rasa demokrasi Indonesia ini sangatlah penting, karena politik itu adalah tidak terlepas dari loby-loby para pimpinan partai yang berkompetisi pada pileg yang lalu.

Dengan pernyataan Jokowi seperti ini, maka jelaslah bahwa komposisi kabinet kedepan akan dihiasi oleh para profesional yang lebih banyak, akan tetapi beliau tidak akan meninggalkan para kader partai yang dirasa cocok untuk mengisi kursi menteri. Jokowi memang tanpa beban, benar-benar tidak bisa ditekan atau dipengaruhi. Jokowi pada periode kedua ini semakin trengginas. Karena seorang Presiden mempunyai hak preogratif dalam menentukan siapa yang menjadi pembantu-pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan, tegas Safri.

Tabir tentang komposisi kabinet ini sudah ada di kantong baju Jokowi. Semoga para menteri yang terpilih langsung bisa lari dengan kencang. Karena permasalahan negara begitu banyak. Terutama masalah perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang jadi masalah terbesar yang kita hadapi sekarang ini. Jokowi dan para menterinya bisa langsung mewujudkan keinganan rakyat, agar tercapai Indonesia yang adil dan makmur.

Menteri dari kaum milenial juga harus bisa langsung bekerja. Tidak ada waktu untuk euporia dan nyiyir merasa paling bisa dan paling bersih. Jokowi sebaiknya memilih Menteri milenial yang punya track record profesional dan bukan menjadi beban bagi pemerintahannya. Jangan dipilih menteri milenial yang sok tahu, suka buat gaduh di medsos dan suka mengajari ikan berenang, ujar Safri sambil menyindir seorang ikon partai baru seumur jagung yang ternyata tidak lolos ke parlemen (DPR).