Karier Politik Ahok Sudah Tamat

Jakarta, law-justice.co - Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia menilai karier politiknya sudah tamat ketika mendapat vonis dari pengadilan perkara penodaan agama dan menikah lagi.

Padahal, banyak orang yang mempromosikan Ahok untuk menjabat di pemerintahan sebagai menteri, bahkan menjadi kandidat presiden pada 2024.

Hal itu dia katakan dalam sebuah acara Roosseno Award IX-2019 di Roosseno Plaza, Jakarta Selatan, siang ini, Senin (22/7/2019).

Awalnya, dia mengatakan bahwa dirinya masih memiliki beban, yakni membantu orang miskin. Meski begitu, Ahok menerangkan, dia sudah tak bisa lagi melanjutkan karier politiknya sebagai seorang pejabat.

"Saya, sudah selesai karier politik saya sebetulnya. Orang mayoritas beragama sudah mencap saya menista," ungkapnya seperti dikutip dari Tempo.co.

Ahok tak mendetailkan kelompok mayoritas yang dia maksudnya. Ahok sebelumnya dihukum dua tahun penjara karena dinilai terbukti penistaan agama setelah dia menyitir Surat Al-Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 2016.

Dia didampingi isterinya menghadiri Roosseno Award IX-2019 untuk menerima penghargaan tersebut atas etos kerja, integritas, dan kreatifitasnya bagi publik. Hadir dalam acara inu mantan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Dalam pidatonya ketika menerima Roosseno Award ini, Ahok mengatakan ada pihak yang menggunakan isi surat Alquran tersebut agar masyarakat tidak memilih dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Dia pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus mendekam di penjara Mako Brimob selama 2 tahun.

Tak cuma itu. Ahok juga mengutarakan bahwa beberapa warga kelas menengah, khususnya ibu-ibu, marah sebab dia bercerai dengan Veronica Tan dan menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi. Ahok mengungkapkan, pernikahan keduanya berlangsung pada 25 Januari 2019, sehari setelah bebas dari penjara.

"Jadi, ya sudah sebetulnya sudah selesai. Saya kalau di gereja semua lihatin saya kayak orang sesat," ujar Ahok.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pantas masuk kabinet kerja Presiden terpilih Joko Widodo. PSI berpendapat posisi menteri-menteri Jokowi haruslah diisi oleh orang yang berkompeten, dan Ahok masuk kriteria itu.

"PSI dan saya sendiri pribadi mengenal beliau (Ahok) adalah pekerja baik yang sangat kompeten," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Rian Ernest pekan lalu.

Ernest menilai, posisi menteri bukan dilihat dari umur atau latar belakang partai politik. Pun dengan kasus hukum yang pernah menjerat Ahok dirasa tidak cukup untuk menghambat Ahok membantu Jokowi di pemerintahan. Apalagi, Ernest mengatakan, kasus hukum Ahok itu sarat unsur politis.

"Kalau kasus korupsi, megakorupsi, tentu kami katakan tidak. Tergantung kasus apa."