Tak Perlu Memaksakan Menteri Muda Dalam Kabinet

Jakarta, law-justice.co - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sumantri Suwarno menyarankan agar Presiden Joko Widodo agar tidak memaksakan generasi milenial untuk menjadi menteri dalam kabinet Kerja jilid III.

"Pengikut media sosial ratusan ribu, namun tidak memiliki rekam jejak. Tidak bisa orang yang hanya lahir dari media sosial menjadi menteri," kata Sumantri di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kabinet pemerintahan itu, lanjut dia, disusun dengan pertimbangan yang besar, dibentuk untuk menjawab tantangan penyelesaian persoalan bangsa.

Bukan berarti hanya karena lantaran isu milenial menjadi pembicaraan dan perhatian, akhirnya membuat presiden harus menyediakan slot kursi di kabinet untuk golongan itu.

"Kalau seperti salah seorang menteri di Malaysia ya tidak masalah, memang ada dari golongan millenial, tetapi dia memiliki rekam jejak yang jelas, punya segudang prestasi dan lulusan Oxford," ucap Sumantri seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi, lanjut dia, mempunyai visi yang besar dan faktanya tantangan ke depan tidak mudah, baik kondisi ekonomi nasional, global, maupun persaingan antar negara yang makin ketat.

Jadi, menteri yang terpilih harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang layak untuk menangani permasalahan level negara.

Isu menteri milenial tidak bisa hanya dimaknai sebagai representasi kelompok umur milenial, tetapi tetap harus memiliki kompetensi dan terutama wawasan strategi kebangsaan, katanya.

Jika salah memilih orang, alih-alih jadi pendorong kinerja pemerintah, malah menurut dia, menteri dari milenial justru bisa jadi beban yang merugikan Presiden Jokowi.