Seknas Prabowo-Sandi Ungkap Indikasi Kecurangan Pemilu 2019

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno buka-bukaan terkait indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu bentuk kecurangan, yakni akibat amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

 

Juru Bicara Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengatakan, ada sekitar 17.553.708 kesamaan data DPT pada 3 April lalu‎ dengan 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari.

 

"Selain itu ada banyak data ganda. ‎Misalnya dalam satu Kartu Keluarga (KK) ada banyak sekali anggota keluarga. Kemudian ada ratusan pemilih dengan usia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun," ujar dia ketika jumpa pers, di Jakarta, Senin (22/4).

 

Ia mengatakan, sejatinnya BPN telah tujuh kali melakukan audiensi formal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas masalah ini. Pada 14 April 2019 lalu misalnya, BPN telah menyampaikan kepada KPU jika berbagai persoalan terkait data DPT berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur,  massif dan sistematis.

 

"Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaannya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadi kecurangan. Yang tampak kepada kita itu surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS," ungkapnya.

 

Di balik kondisi demikian, Agus menyayangkan hingga hari terakhir menjelang Pemilu, KPU tidak memberikan DPT yang betul-betul final. Padahal DPT sebelumnya ada beberapa perbaikan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada banyak sekali kekeliruan.

 

"DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Para pemilih hantu muncul.‎ ‎Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti dari Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu menggunakan alamat rumahnya dan lima pemilih hantu  tersebut ada dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya," bebernrya.

 

Agus melanjutkan, selain fakta-fakta tersebut, pihaknya bersama Tim TV One juga pergi ke Bogor untuk mengecek nama nama yang ada dalam DPT. Hasilnya hal yang sama pun terjadi. Di daerah itu, muncul nama-nama pemlih hantu yang masuk di dalam DPT.

 

"Di samping itu, ada kecurangan berkali kali di website resmi KPU. Hal tersebut layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi. Suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. Bahkan KPU sendiri sudah mengakui adanya kesalahan kirim data," ucapnya.

 

Menurut Agus, jika diperhatikan beberapa hari ini, website KPU ‎terlihat cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Makruf dikisaran 54 persen. Padahal, banyak sekali data bagi KPU untuk menginput data-data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS. 

 

"Bahkan website KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang menunjukkan Jokowi-Makruf menang, tapi tanpa mencantumkan C 1. Bagaimana rakyat bisa tahu jika KPU menyampaikan info yang benar, jika tanpa mencantumkan C 1," tegasnya.

 

Ia mendesak, oknum KPU yang terlibat dalam manipulasi data harus segera ditindak tegas. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan menjalankan tugas dengan adil, jujur dan profesional.

 

"‎Kita sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis," tandasnya.