Mantan Wakapolri Ungkao Penyadapan Listyo Sebenarnya Disetor ke Siapa

law-justice.co - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan mantan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Keduanya menilai pembenahan institusi kepolisian perlu dilakukan mulai dari sistem karier, mekanisme penegakan etik, hingga pelayanan terhadap pengaduan masyarakat.

Dalam dialog di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menilai penangkapan mantan pimpinan Polri dalam kasus dugaan penyadapan menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan institusi.

Dia juga menyinggung pergantian pimpinan Polri kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang disebut sebagai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan unsur-unsur bermasalah di tubuh Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Oegroseno memaparkan sejumlah usulan reformasi struktural untuk memperbaiki sistem dan kultur kepolisian. Sebab, di bawah kepemimpinan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) banyak masalah.

"Salah satu hal yang disorot adalah sistem mutasi dan pengembangan karier anggota Polri," kata Oegroseno.

Menurut Oegroseno, penempatan jabatan harus didasarkan pada sistem pengendalian karier yang objektif, bukan dipengaruhi faktor suka atau tidak suka (like and dislike).

Dia juga mengusulkan agar anggota kepolisian mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan pada setiap jenjang karier tanpa harus terbebani biaya.

Selain itu, Oegroseno menilai perlu dibentuk Dewan Kehormatan Perwira yang melibatkan unsur eksternal dan tokoh masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan dapat menangani pelanggaran etik yang dilakukan perwira tinggi, termasuk Kapolri, secara objektif dan tidak berlarut-larut.

Reformasi juga dinilai perlu menyentuh struktur kepangkatan. Oegroseno mengusulkan evaluasi terhadap jenjang pangkat tamtama dan bintara yang dianggap terlalu panjang sehingga berpotensi menghambat perkembangan karier anggota di lapangan.

Kritik terhadap Budaya “No Viral No Justice”

Selain pembenahan internal, Mahfud MD dan Oegroseno turut mengkritik fenomena no viral no justice, yakni kondisi ketika masyarakat merasa harus membuat suatu perkara viral di media sosial agar mendapatkan perhatian dan keadilan.

Mahfud mengingatkan, ketergantungan terhadap viralitas dapat menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, fenomena tersebut rawan dimanfaatkan melalui operasi pendengung atau buzzer yang justru dapat mengaburkan kebenaran suatu perkara.

Di sisi lain, Oegroseno meminta slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri baru tidak berhenti sebagai jargon. Ia mendorong penguatan peran Polres dan Polda agar lebih responsif dalam menangani pengaduan warga.

Menurutnya, penyelesaian laporan masyarakat perlu mengutamakan dialog terbuka dan dilakukan secara cepat. Ia juga mengusulkan penerapan sistem pelaporan polisi secara daring (online) untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi balik terhadap pelapor.

Masalah Makar dan Penyadapan

Oegroseno menyatakan kekecewaan dan keprihatinan terhadap kondisi Polri yang sudah hampir berusia 80 tahun. Menurutnya, penyadapan terhadap siapa pun di Indonesia—terutama pejabat tinggi seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat negara lainnya, bahkan media dan warga biasa—sudah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa terdapat Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 (dikeluarkan 24 Februari 2010) yang mengatur prosedur penyadapan. Segala aturan itu dilanggar.

Meskipun aparat penegak hukum diperbolehkan melakukan penyadapan sesuai Pasal 258 ayat (3) KUHP baru, tindakan tersebut harus didukung laporan polisi dan prosedur resmi sesuai Perkap tersebut.

Oegroseno mendesak agar penyidikan tidak berhenti hanya pada Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia meminta diungkap siapa yang memerintahkan dan siapa inisiatornya.

"Jangan berhenti di Pak LSP itu saja, yang memerintahkan siapa, inisiatornya siapa di sini, bongkar semuanya secara tuntas biar masyarakat puas," kata Oegroseno.

Dia meragukan klaim bahwa operasi penyadapan hanya berlangsung tahun 2025–2026. Menurutnya, perlu diperiksa juga periode 2023–2024, mengingat pernyataan mantan Presiden Jokowi yang mengaku tahu persoalan di internal partai politik karena sering mendapatkan informasi dari intelijen kepolisian dan BIN.

Dalam beberapa kesempatan terkait kasus ini, Oegroseno juga menyebut adanya indikasi bahwa Listyo Sigit memiliki kebiasaan memantau komunikasi anak buahnya sendiri, serta menduga adanya aktor intelektual di balik operasi tersebut yang posisinya lebih tinggi.

Dia cenderung melihat kasus ini terkait kepentingan politik karena tidak tampak adanya kepentingan penegakan hukum yang jelas.