Tak Lagi Jadi Wapres, KPK Didesak Segera Periksa Gibran: Jangan Takut!

law-justice.co - Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng menyatakan bahwa berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.

Dia mendesak KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Dia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut.

Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang dikaitkan dengan Gibran dan Kaesang.

Ubedilah juga mempertanyakan transaksi pembelian saham senilai sekitar Rp92 miliar. Menurut pelapor, hubungan bisnis tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Namun, seluruh angka dan hubungan transaksi tersebut merupakan materi dugaan yang disampaikan pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Persoalan ini juga pernah mendapat penjelasan dari KPK. Pada Agustus 2022, pimpinan KPK saat itu menyatakan laporan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut karena dinilai belum didukung data signifikan. KPK menyebut laporan tersebut diarsipkan setelah proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor.

Bagi Jalih, hal tersebut justru menjadi alasan agar persoalannya tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Dia meminta KPK menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perkembangan bukti baru, apakah dokumen yang pernah diserahkan Ubedilah sudah diperiksa secara menyeluruh, dan apakah masih terdapat ruang untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Jabatan Bukan Tameng Hukum

Jalih menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan peta kekuasaan. Seseorang yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi siapa yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jangan sampai publik melihat ada standar ganda dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang masih berkuasa, aparat terlihat ragu. Setelah tidak lagi menjabat, barulah berani bertindak. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa,” kata Jalih.

Dia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan dugaan korupsi yang memenuhi persyaratan harus ditangani secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik.

“FORMASI meminta KPK bekerja secara independen. Periksa laporannya, telusuri aliran dananya, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan buka kepada publik sejauh mana penanganannya. Kalau bukti permulaan cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Tidak perlu takut menetapkan tersangka, siapa pun orangnya,” pungkas Jalih Pitoeng.