Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Mobil dan Sopir Dibiayai Negara

law-justice.co - Gibran Rakabuming Raka berhak mendapat kendaraan milik negara beserta pengemudinya usai mundur dari jabatan wakil presiden. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong per hari itu.

Menurut Muzani, dalam surat tersebut Gibran menyatakan mundur dari jabatannya atas permintaannya sendiri.

"Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," ucap Gibran dalam video di kanal YouTube Wakil Presiden RI yang diunggah pada hari yang sama.

Mobil dan sopir

Pasal 8 huruf b UU 7/1978 menyebut bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat "disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya."

Biaya operasional fasilitas itu tidak dibebankan kepada penerimanya. Penjelasan Pasal 8 huruf b menegaskan, "Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara."

Fasilitas dalam Pasal 8 menjelaskan hal itu hanya berlaku bagi yang berhenti dengan hormat.

UU ini tidak merinci definisi berhenti dengan hormat dalam batang tubuhnya. Namun, Penjelasan Pasal 6 menyatakan, "Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan" sebaliknya.

Pengunduran diri Gibran terjadi saat DPR tengah memproses usul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik dokumen ijazahnya. Setelah surat pengunduran diri diserahkan, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usul HMP tersebut.

MPR menjadwalkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada Jumat (13/11) untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.

Rumah hingga pensiun

Selain kendaraan, Pasal 8 huruf a mengatur bekas presiden dan bekas wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Perlengkapan rumah hanya diberikan sekali, sementara pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penerima.

Pasal 6 juga memberikan hak pensiun dengan besaran pensiun pokok seratus persen dari gaji pokok terakhir. Penjelasan pasal tersebut menyebut masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun.

Di luar pensiun pokok, Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi bekas pejabat dan keluarganya.

Seluruh hak keuangan itu dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sesuai Pasal 9. Pasal 11 menambahkan bekas presiden dan bekas wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.

Pembayaran pensiun dan tunjangan dihentikan apabila penerimanya meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur Pasal 10.

Penjelasan Pasal 8 huruf b menyebut kendaraan dan pengemudi disediakan "Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dn Wakil Presiden."