Denny Indrayana soal Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN: Too Late

law-justice.co - Advokat senior Denny Indrayana menyebut pihak Gibran Rakabuming Raka sudah terlambat jika baru ingin membuktikan keabsahan ijazah pendidikannya.

"Setelah mendapatkan keputusan yang merasa dirugikan, baru muncul. Baru setelah putusan Mahkamah Agung mau memperjuangkan. Too late (suda terlambat)," ujar Denny di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).

Lebih lanjut Denny merupakan kuasa hukum dari PT Mercy Toga Kirana selaku Penguggat dalam gugatan suket penyetaraan pendidikan Gibran di Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) Jakarta.

Ketika menghadiri sidang lanjutan gugatan pada Kamis (12/11), Denny menyebut sudah banyak kesempatan yang sebelumnya diberikan kepada Gibran untuk membuktikan ijazahnya.

"Sejak Pak Subhan di sini bersidang, diminta beliau hadir, tidak hadir, tidak menjadi tergugat intervensi. Sejak Pak Bonatua minta agar dihadirkan ijazahnya di KIP (Komisi Informasi Pusat), hanya dikasih surat keterangan," jelasnya.

Ia juga menyinggung bagaimana pihak Gibran tidak menghadirkan bukti-bukti di sidang gugatan PT Mercy Toga Kirana hingga detik-detik terakhir.

"Baru sekarang tiba-tiba menjadi tergugat intervensi setelah di Mahkamah Konstitusi tidak menghadirkan apa-apa juga," beber Denny.

Denny Indrayana kemudian menekankan bahwa objek gugatan di PTUN ini adalah suket penyetaraan pendididikan SMA Gibran, bukan advanced diploma.

Ia menyebut, suket yang terkait instansi UTS Insearch ini adalah surat yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Wakil Presiden RI.

"Kalau kemudian ingin menggunakan advanced diploma melalui forum ini, forum ini bukan forum yang bisa menyetarakan advanced diploma menjadi SMA. Bukan kewenangan pengadilan," tegas Denny.

Advokat senior ini pun kembali menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah paling tinggi secara hukum.

Sebelum menyerahkan surat mundur dari posisi Wakil Presiden ke MPR pada Kamis (12/11), Gibran sempat mengaku akan "fight" di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya.

Gibran mengaku, upaya tersebut muncul usai adanya saran dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran, Selasa (10/11).

Sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana di PTUN pada Kamis (12/11) ini akhirnya tak hanya dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari Kemendikdasmen.

Melainkan, ada pula pihak Tergugat Intervensi yang diwakili oleh kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi.

Dalam sidang lanjutan ini, pihak Tergugat Intervensi menolak permohonan penghentian perkara yang telah diajukan oleh pihak Penggugat.