Jakarta, - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mempertimbangkan untuk kembali hadir dalam sidang dan batal mencabut gugatannya di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen pada Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Denny merepsons rencana Gibran yang ingin buka-bukaan soal dokumen pendidikannya.
Denny mensinyalir rencana perlawanan Gibran lewat pengadilan itu akan dilakukan lewat perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN. Selaku kuasa hukum, Denny sebelumnya mencabut perkara tersebut setelah ada putusan MK, dan diperkuat putusan kasasi MA.
"Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara--saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing--yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru," kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).
"Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan," imbuhnya.
Meski begitu, Denny juga mempertimbangkan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Kemendikdasmen akan melaksanakan kasasi MA dengan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Denny mengaku pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemohon kasasi MA, Subhan Palal untuk bersurat ke Kemendikdasmen, agar putusan MA segera dieksekusi.
"Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga Bapak Subhan Palal, sebagai penggugat untuk segera melakukan follow up dengan berkirim surat ke Didkasmen untuk memint agar pencabutan segera dilakukan," katanya.
Merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Denny menjelaskan, Pasal 7 Ayat 2 menyebut bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dia menilai, rencana perlawanan Gibran di PTUN dan melakukan PK keliru.
"Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep," katanya.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya kemarin.