Usut Ricuh Demo 10 November, Rektor UGM Ajak Kampus Lain Bentuk TPF

law-justice.co - Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajak perguruan tinggi lain untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengurai peristiwa kericuhan usai demo 10 November 2026 di Yogyakarta.

Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan, peristiwa ini perlu ditelusuri secara seksama agar semua fakta bisa terang benderang, termasuk mengenai dugaan aksi represif aparat selama proses pengamanan.

"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," kata Ova dalam jumpa pers di lingkungan kampus UGM, Sleman, DIY, Kamis (12/11).

Ova menekankan, tim dibentuk dan bekerja untuk mencari fakta secara independen, objektif, terbuka dan berdasarkan bukti. Harapannya, hasilnya bisa menjadi dasar bagi rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak berwenang.

"Bagi kami, mencari kebenaran bukanlah upaya untuk memperkeruh keadaan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan ikhtiar agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Kita perlu memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali," ucap Ova.

UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika. Ova menilai peristiwa tersebut bukan hanya menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.

Menurut Ova, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, maupun kekerasan. Ia menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat.

"Negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai hukum serta prinsip hak asasi manusia," kata Ova.

Di sisi lain, Ova mengingatkan mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak terprovokasi melakukan tindakan kekerasan.

Terkait mahasiswa yang terdampak dalam kericuhan tersebut, Ova menyebut pihak universitas telah mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11) untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan.

Pada pukul 20.00 WIB, UGM memperoleh informasi bahwa tujuh mahasiswa, terdiri dari enam mahasiswa Fisipol dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan, telah dilepaskan oleh Polda DIY. Sementara itu, satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan.

Ova memastikan UGM akan terus memberikan pendampingan kepada mahasiswa terdampak, mulai dari bantuan hukum, perawatan medis, hingga dukungan pemulihan kondisi fisik dan psikologis.

"Kami akan terus memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang terdampak mendapatkan pendampingan yang mereka perlukan, baik bantuan hukum, perawatan medis, maupun dukungan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, menyebut kelompok massa tak dikenal yang membuat kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Selasa (10/11) malam bukan bagian dari peserta aksi demo 10 November itu. Apalagi pada siang hari, massa aksi terbilang kondusif, bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sampai duduk bersila bersama demonstran mendengar tuntutan dan memberikan penjelasan.

Langgeng menerangkan aksi penyampaian aspirasi pada 10 November lalu di Jogja berlangsung di tiga titik yakni Kantor DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan, serta Titik Nol Kilometer Yogyakarta, telah berakhir dengan tertib. Kericuhan justru muncul setelah seluruh rangkaian demonstrasi selesai pada malam harinya.

Atas dasar itu, Polda DIY menduga kelompok tersebut bergerak secara terorganisir dan sengaja dikerahkan untuk memicu kerusuhan pada malam harinya.

"Iya, pasti (terorganisir), karena kan jelas. Ini satu kondisi anomali. Anomali ini itu kondisi yang tidak terduga, jadi tanpa ada sebab, tanpa ada suatu gejala-gejala permasalahan, tiba-tiba kok meledak," kata Langgeng di Mapolda DIY, Sleman, Rabu (11/11).

Ia mengatakan, kepolisian masih mendalami pihak yang mengerahkan kelompok tersebut, termasuk kemungkinan adanya aktor di balik kericuhan, jaringan, sumber pendanaan, hingga motifnya. Dia bilang penyelidikan turut mendapat dukungan dari Mabes Polri melalui pendekatan investigasi ilmiah (scientific investigation).

Langgeng menjelaskan, kelompok yang diduga membuat kerusuhan mulai bergerak sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka awalnya memancing situasi dengan menyalakan kembang api dan petasan sebelum menyerang Kantor DPRD DIY.

Aksi kemudian berlanjut dengan pelemparan bom molotov dan batu, perusakan pagar, hingga masuk ke area kantor DPRD. Sejumlah pelaku juga diduga memecahkan mesin ATM.

Langgeng menegaskan, kelompok tersebut berbeda dengan massa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi pada siang hingga sore hari.

"Saya nyatakan bukan (peserta aksi unjuk rasa), bahwa aksi unjuk rasa sudah selesai," ujarnya.

"Kalau ada di situ ada mahasiswa, itu berarti dia bukan peserta unjuk rasa. Dia mewakili dirinya. Mewakili dirinya," kata Langgeng.

Langgeng menyebut pihaknya telah melakukan mitigasi agar anggota tidak terpancing memasuki area kampus. Sementara itu, penyelesaian ketegangan di sekitar Bundaran UGM dilakukan melalui negosiasi antara Kapolresta Sleman dan massa.

"Massa menghendaki supaya polisi mundur. Kita ikutin, kita mundur," katanya.

Terkait berbagai informasi mengenai dugaan tindakan aparat di lingkungan UGM, Langgeng mengatakan pihaknya akan membentuk tim gabungan bersama UGM untuk mengungkap kejadian tersebut berdasarkan fakta.