Haluan Negara yang Kokoh, Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia menatap satu abad kemerdekaan pada 2045 dengan ambisi besar menjadi negara maju melalui agenda Indonesia Emas. Namun, mewujudkan cita-cita tersebut membutuhkan lebih dari sekadar target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun program prioritas pemerintah. Indonesia juga membutuhkan arah pembangunan nasional yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

Sejumlah tantangan mendasar masih membayangi perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Mulai dari ketimpangan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran, hingga ketahanan pangan dan energi. Di sisi lain, perubahan geopolitik global, disrupsi teknologi, serta ancaman krisis iklim menuntut Indonesia memiliki strategi pembangunan jangka panjang yang mampu menjawab persoalan masa kini sekaligus mengantisipasi tantangan masa depan.

Persoalannya, bagaimana memastikan seluruh agenda pembangunan tersebut tetap berjalan dalam satu arah ketika kepemimpinan nasional berganti setiap lima tahun?

Kebutuhan akan haluan negara yang kokoh pun kembali mengemuka. Salah satu gagasan yang tengah didorong adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang diharapkan menjadi pedoman strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, MPR terus mematangkan formulasi hukum PPHN agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi pedoman nasional bagi seluruh penyelenggara negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muzani mengungkapkan, konsep PPHN telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut amanat MPR RI periode 2019–2024.

"Prinsipnya, Presiden Prabowo menerima konsep PPHN tersebut dengan sangat baik dan berharap PPHN segera dapat menjadi sebuah produk hukum. Dalam rapat gabungan beberapa waktu lalu kami membahas berbagai alternatif formulasi hukum agar PPHN dapat ditetapkan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat," kata Muzani melalui keterangan yang diterima, Minggu (8/11/2026).

Menurut Muzani, pembahasan mengenai bentuk hukum PPHN menjadi penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Ketetapan MPR tidak lagi memiliki daya ikat keluar terhadap lembaga negara di luar MPR.

Karena itu, MPR tengah mengkaji berbagai alternatif formulasi hukum yang tetap sejalan dengan konstitusi. PPHN diharapkan tidak menjadi pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan, melainkan memberikan arah filosofis pembangunan nasional yang menjadi rujukan bersama seluruh lembaga negara.

"PPHN adalah haluan filosofis bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Karena itu, PPHN bukan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan. Di situlah perbedaannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)," tuturnya.

Muzani menegaskan, penyusunan PPHN harus melalui konsensus nasional dengan melibatkan berbagai elemen bangsa, mulai dari fraksi-fraksi di MPR, akademisi, pakar, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, hingga masyarakat luas.

"Hal tersebut agar PPHN benar-benar menjadi konsensus nasional yang dapat diterima seluruh elemen bangsa," ujarnya.

Haluan Negara untuk Mengatasi Kehilangan Arah Pembangunan

Urgensi pembentukan haluan negara juga mendapat perhatian dari Cendekiawan dan Aktivis Kenegaraan Yudi Latif. Ia menilai Indonesia membutuhkan kerangka bersama untuk memastikan seluruh institusi negara bergerak dalam satu arah pembangunan.

Yudi menjelaskan, Indonesia memiliki karakter sebagai negara pembangunan (developmental state), bukan sekadar negara penjaga malam (night watchman state) yang membatasi peran pemerintah pada regulasi, keamanan, dan perlindungan hak.

Dalam konsep negara pembangunan, pemerintah memiliki tanggung jawab aktif untuk mendorong kemajuan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan arah pembangunan yang mampu menyatukan gerak berbagai institusi negara.

Setelah lebih dari 25 tahun Reformasi, menurut Yudi, Indonesia perlu mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan.

Ia melihat adanya indikasi sejumlah elemen negara mulai kehilangan haluan bersama. Masing-masing lembaga cenderung bergerak berdasarkan kewenangan dan kepentingannya sendiri sehingga koordinasi serta kesinambungan kebijakan belum berjalan optimal.

"Sebab, ada indikasi di berbagai lini bahwa elemen-elemen negara mulai kehilangan haluan bersama. Masing-masing lembaga bergerak di cabang kekuasaannya sendiri-sendiri, sehingga kita kekurangan koherensi dan gerak bersama. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan ulang pentingnya directive principles dengan format baru," kata Yudi melalui keterangan yang diterima, Jumat (6/11/2026).

Yudi menegaskan, gagasan haluan negara tidak harus menyalin Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru. Menurutnya, terdapat dua aspek fundamental yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, haluan ideologis yang memberikan arah pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Kedua, haluan teknokratis yang memuat indikator atau ukuran makro untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan di berbagai sektor.

"Haluan ini tidak perlu dibuat terlalu rinci agar tidak membatasi inisiatif Presiden, melainkan cukup mencakup ukuran-ukuran yang bersifat makro," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pedoman pembangunan yang inklusif, arah kebijakan negara berisiko terlalu bergantung pada kehendak kelompok mayoritas yang memenangkan kontestasi politik.

Kondisi tersebut berpotensi membuat kelompok marginal dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kekuasaan semakin sulit menyuarakan aspirasinya.

Karena itu, Yudi mendorong agar haluan pembangunan disusun dengan menampung kepentingan seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha.

 

"Komponen haluan negara harus menampung kepentingan seluruh elemen bangsa didalamnya," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI periode 2019–2024 Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai PPHN diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional lintas pemerintahan.

Menurut Bamsoet, tanpa kerangka haluan jangka panjang yang jelas, pergantian kepemimpinan berpotensi menyebabkan perubahan prioritas pembangunan secara drastis. Akibatnya, sejumlah program yang telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat berisiko terhenti atau dimulai kembali dari awal.

"Bagi saya, urgensi utama PPHN lahir dari kebutuhan memastikan kesinambungan dan koherensi arah pembangunan nasional lintas kepemimpinan. Tanpa kerangka haluan negara jangka panjang yang jelas, setiap pergantian pemerintahan berpotensi mengubah prioritas secara drastis sehingga terjadi development discontinuity yang merugikan bangsa dalam jangka panjang," kata Bamsoet melalui keterangan yang diterima, Jumat (6/11/2026).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan bahwa MPR perlu diperkuat sebagai penjaga konsensus nasional dan arah pembangunan jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan bahwa PPHN harus dirancang selaras dengan sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945. Penyusunannya juga harus tetap menghormati mandat langsung Presiden serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).

Bamsoet berharap gagasan PPHN yang telah disampaikan kepada Presiden dapat segera menemukan bentuk hukum yang tepat sehingga menjadi pedoman pembangunan nasional lintas generasi.

 

"Karena itu, setelah konsep PPHN disampaikan kepada Presiden dan dibuka kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, saya berharap prosesnya segera menemukan bentuk hukum yang tepat sehingga dapat diberlakukan," imbuhnya.

PPHN Harus Sejalan dengan Demokrasi dan Konstitusi

Di tengah dorongan menghadirkan haluan negara, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan PPHN tidak mengurangi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa pembahasan PPHN harus dilakukan secara mendalam, terbuka, dan konstitusional.

Menurutnya, kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan tidak boleh berubah menjadi pembatasan terhadap mandat demokrasi yang diberikan rakyat kepada Presiden melalui pemilihan umum.

Ibas menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga rencana kerja pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pergantian kepemimpinan tidak semestinya membuat seluruh capaian pembangunan yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat harus kembali dimulai dari awal.

"Kita membutuhkan kontinuitas, tetapi bukan kekakuan yang membatasi. Kita juga membutuhkan konsistensi, tetapi bukan penyeragaman," kata Ibas melalui keterangan yang diterima, Rabu (4/11/2026).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab sebelum PPHN dirumuskan, termasuk pihak yang berwenang menetapkan, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta hubungannya dengan kewenangan lembaga-lembaga negara.

Kajian juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif bentuk hukum PPHN beserta implikasinya terhadap sistem presidensial, pembagian kekuasaan, dan mekanisme pengujian konstitusional.

"Yang kita cari bukan pembenaran atas satu pandangan. Kita sedang mencari desain yang terbaik bagi masa depan Indonesia," tegasnya.

Ibas mengingatkan, pembahasan PPHN tidak boleh dimaknai sebagai upaya menambah kewenangan MPR secara sepihak ataupun mengembalikan pola hubungan antar lembaga negara sebelum Reformasi.

"Pembahasan harus tetap menghormati konstitusi, sistem presidensial, prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), serta kedaulatan rakyat," ucapnya.

Senada, Akademisi Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Cirebon, Taufan Hunneman, menilai penguatan haluan negara perlu berjalan beriringan dengan penataan demokrasi Indonesia agar semakin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Ia menyoroti sejumlah persoalan demokrasi pasca-Reformasi, mulai dari tingginya biaya politik, politik transaksional, pengaruh oligarki, hingga lemahnya keterwakilan kelompok masyarakat.

Menurut Taufan, demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Demokrasi juga harus memastikan kekuasaan dijalankan secara bijaksana, aspirasi masyarakat didengar, dan kebijakan publik menghadirkan keadilan.

"Demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Demokrasi juga harus memastikan kekuasaan dijalankan secara bijaksana, aspirasi masyarakat didengar, kelompok rentan memperoleh ruang, dan kebijakan publik menghadirkan keadilan," kata Taufan melalui keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).

Ia menekankan pentingnya menghidupkan nilai sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menurutnya, demokrasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada kemenangan suara terbanyak, tetapi juga mengedepankan musyawarah, dialog, dan kepentingan bersama.

Taufan juga mendorong agar gagasan haluan negara menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan jangka panjang berjalan konsisten. Dua agenda utama yang perlu menjadi orientasi adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan memastikan pemerataan pembangunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penataan ulang demokrasi tidak boleh menghapus capaian Reformasi, seperti kebebasan sipil, supremasi hukum, kebebasan pers, pergantian kekuasaan secara damai, dan hak masyarakat untuk mengawasi pemerintah.

Penguatan demokrasi Pancasila, lanjutnya, juga harus disertai demokrasi ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai landasan perekonomian nasional.

Koperasi, UMKM, dan ekonomi rakyat perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, penghidupan layak, serta akses ekonomi.

"Demokrasi yang kuat, bukan sekadar menghitung suara saat pemilu, melainkan memastikan setiap warga negara memperoleh tempat yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tukasnya.

Tantangan Indonesia Emas 2045 Tidak Hanya Ekonomi

Di luar persoalan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 juga membutuhkan transformasi mendasar dalam kualitas sumber daya manusia.

Anggota MPR RI Himmatul Aliyah mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, dan inovasi. Penguatan ilmu sosial dan humaniora juga harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

Menurut Himmatul, keberhasilan Indonesia menjadi negara maju tidak hanya ditentukan oleh indikator ekonomi, tetapi juga kualitas karakter, moral, integritas, serta budaya kolaborasi masyarakat.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki sejumlah landasan hukum untuk memperkuat ilmu sosial dan humaniora, mulai dari Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hingga Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

"Keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga ditentukan kualitas karakter, moral, integritas, dan budaya kolaborasi masyarakat," kata Himmatul melalui keterangan yang diterima, Rabu (4/11/2026).

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan, target ekonomi Indonesia Emas 2045 tidak akan bermakna apabila tidak didukung fondasi karakter dan integritas yang kuat.

"Target ekonomi Indonesia Emas 2045 tidak akan bermakna tanpa fondasi karakter, moral, integritas, dan kolaborasi yang menjadi ranah utama ilmu sosial dan humaniora," imbuhnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan, dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan Indonesia pada 2045.

Gita menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan. Reformasi pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Menurutnya, guru memiliki peran sentral dalam mencetak generasi yang mampu berpikir kritis, logis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, penguatan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global dan perkembangan ekonomi berbasis inovasi.

 

"Pendekatan tersebut mampu membentuk pola pikir analitis yang dibutuhkan di era ekonomi berbasis inovasi dan teknologi," kata Gita melalui keterangan yang diterima, Senin (02/11/2026).

Gita juga mendorong penguatan strategi pengelolaan talenta nasional melalui konsep brain gain, yakni menarik talenta terbaik dari luar negeri, serta brain circulation, yaitu mendorong anak bangsa memperoleh pendidikan dan pengalaman internasional sebelum kembali berkontribusi bagi Indonesia.

Di tengah persaingan geopolitik global, ia menilai Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai swing nation, yakni negara yang mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi, memperluas kerjasama teknologi, sekaligus menjaga kepentingan nasional.

"Mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan komitmen jangka panjang, mulai dari pembangunan manusia, penguasaan teknologi, penguatan infrastruktur energi, hingga kemampuan menjaga stabilitas dan kerja sama di tingkat global," tukasnya.

Menjaga Kesinambungan Pembangunan Menuju 2045

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar target pembangunan sektoral. Indonesia memerlukan arah besar yang mampu menyatukan kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan pengelolaan sumber daya nasional.

PPHN menjadi salah satu gagasan yang kembali dipertimbangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Namun, perumusannya masih menyisakan sejumlah pekerjaan penting, terutama terkait bentuk hukum, kedudukan konstitusional, kewenangan lembaga negara, serta mekanisme penerapannya dalam sistem presidensial.

Di sisi lain, haluan negara juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kesinambungan pembangunan dan ruang bagi setiap pemerintahan untuk menjalankan mandat rakyat.

Sebab, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan hanya melalui kebijakan jangka pendek atau program yang bergantung pada satu periode kepemimpinan.

Dibutuhkan komitmen lintas pemerintahan, konsensus nasional, kualitas sumber daya manusia, demokrasi yang inklusif, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, haluan negara yang kokoh bukan semata-mata persoalan merumuskan dokumen atau membentuk produk hukum baru. Lebih dari itu, haluan negara harus menjadi kompas pembangunan yang memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia mencapai 2045 tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi atau seberapa besar pembangunan infrastruktur yang berhasil dicapai, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga arah pembangunan, memastikan pemerataan kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.