Resmi Ajukan Praperadilan, Junaedi Saibih Tuntut Ganti Rugi Rp100 M

law-justice.co - Advokat, Junaedi Saibih secara resmi mengajukan gugatan Praperadilan untuk meminta ganti kerugian dan pemulihan nama baik berupa pelaksanaan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.

Langkah itu diambil usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi yang membuat Junaedi sempat diproses hukum.

Permohonan Praperadilan ini diajukan dengan Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan Termohon II Menteri Keuangan Republik Indonesia.

"Pemulihan nama baik kan ada secara di dalam putusan diktumnya tuh ada dilakukan, tapi itu kan cuma secara tertulis ya. Saya minta ada tindakan konkret terkait dengan pemulihan tersebut, yang mana di dalam Undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi) 2022 itu ada yang namanya adalah right to be forgotten ya, yang ada dalam pertimbangan putusan," kata Junaedi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Dia meminta Jaksa Agung memerintahkan Jamdatun untuk menghapus pemberitaan terkait dirinya yang tidak lagi relevan setelah putusan bebas.

"Itu semua sudah ada daftar-daftarnya, daftar berita-berita mana yang saya minta untuk kemudian diambil langkahnya oleh Jamdatun untuk menghapus atau melakukan erasure (penghapusan) atau at least melakukan delisting atau jadi kalau dilakukan menggunakan mesin pencari itu enggak akan keluar lagi," katanya.

Dalam permohonannya, dia mengajukan gugatan ganti rugi materiil senilai Rp288,4 juta. Angka itu merupakan penghasilan yang seharusnya diperoleh sejak dalam tahanan hingga dinyatakan bebas.

"Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI (Universitas Indonesia), itu ada tiap bulannya. Lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan. Jadi, nilainya segitu," ungkap dia.

Selain itu, Junaedi juga mengajukan gugatan ganti rugi immateriil senilai Rp100 miliar.

MA sebelumnya menguatkan putusan bebas Junaedi Saibih yang diproses hukum atas dakwaan kasus dugaan suap Crude Palm Oil (CPO) atau yang lazim disebut minyak goreng dan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Amar putusan: Tolak kasasi PU (Penuntut Umum)," sebagaimana dilansir dari laman direktori putusan MA, Selasa (15/9).

Perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan itu diperiksa dan diadili oleh ketua majelis kasasi Jupriyadi dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah. Panitera Pengganti Hendhy Eka Chandra.

MA menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Effendi dengan hakim anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra.

Alasan penting majelis hakim membebaskan Junaedi adalah tidak ditemukannya meeting of mind yang bisa membuktikan Junaedi terlibat dalam perkara ini.

Kemudian, fakta persidangan menunjukkan tidak ada komunikasi yang dilakukannya untuk bersama-sama memberi suap kepada hakim yang menangani perkara korupsi minyak goreng.