Sri Mulyani Sita Uang Rakyat Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto
Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri.
ICW: Koruptor Manfaatkan Pensiunnya Artidjo Alkostar di MA
"Maka dari itu, para koruptor memanfaatkan ketiadaan Artidjo itu sebagai salah satu peluang besar untuk dapat menerima berbagai pengurangan hukuman di MA," katanya.
MA Sunat 20 Vonis Koruptor, KPK: Citra Buruk Peradilan di Indonesia!
"KPK pastikan fenomena ini juga akan memberikan image buruk di hadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan, yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilan pun semakin tergerus," ujarnya.
Djoker & Pinangki Sepakat Suap Pejabat Kejagung & MA 148 Miliar
Penyidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus diusut oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan itu, penyidik menemukan dugaan bahwa Djoko Tjandra bersama Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya bersepakat untuk menyuap pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebesar 10 juta dolar AS atau setara Rp148 miliar.
Djoko Tjandra-Pinangki Sepakat Suap Pejabat Kejagung dan MA 10Juta USD
Djoko Tjandra terpidana korupsi hak tagih Bank Bali menyediakan dana 10 juta dolar atau sekira Rp 150 miliar untuk pejabat di Kejaksaan Agung (Kejakgung), dan MA. Hal tersebut terungkap dalam berkas perkara tersangka Pinangki, dimana bersama Andi Irfan meminta terpidana Djoko Tjandra, menyediakan uang senilai Rp 150 miliar untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Gara-gara Ini Komitmen Hakim Agung Dipertanyakan
Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada pergeseran komitmen antikorupsi para hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut terlihat lantaran adanya tren putusan pengurangan hukuman koruptor kembali terjadi di tingkat MA.
Kasus Pinangki, Kejagung: Ada Fakta Hukum yang Harus Dikonfirmasi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, penyidik mengonfirmasi sejumlah perkembangan baru dari kasus dugaan suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
ICW Desak Bongkar Jaringan Pinangki di MA Saat Urus Djoko Tjandra
Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga punya jaringan di Mahkamah Agung (MA) saat mengurus kasus Djoko Tjandra. Hal itu disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana terkait rencana pengurusan fatwa Djoko Tjandra.
Resmi Cerai, MA Wajibkan UAS Nafkahi Anak Rp5 juta per Bulan
Hakim Agung akhirnya memutuskan kasus gugatan cerai antara Ustad Abdul Somad Batubara (UAS) dengan Mellya. Dalam putusan itu, hakim Agung meminta UAS untuk menfakhi anaknya sebesar Rp5 juta per bulan hingga berusia dewasa.
DPR: MA Belum Pernah Menangkan Rakyat dalam Setiap Sengketa Lahan!
"MA ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam. Dari catatan kami, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa, rakyat dimenangkan," katanya.