Eks Danjen Kopassus Sebut Jokowi & Gibran Punya Konspirasi Busuk

law-justice.co - Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko melontarkan kritikan menohok mengenai kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia bahkan menyebut keduanya sebagai bagian dari apa yang ia istilahkan sebagai konspirasi busuk terhadap bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Soenarko dalam podcast Forum Keadilan bertajuk Madilog, Jumat (6/11/2026).

Dalam perbincangan bersama Darmawan Supriyossa, Soenarko mengungkapkan penilaiannya terhadap Jokowi berdasarkan pengalaman dan pandangannya selama puluhan tahun berdinas di lingkungan militer.

Ketika Darmawan menanyakan apakah perkembangan persoalan politik yang dibahas dalam forum tersebut menjadi bahan bakar baru bagi pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Jokowi, Soenarko mengatakan bahwa penilaiannya terhadap mantan presiden itu sudah terbentuk jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kita, saya bilang sebelum ada MK memang kita sudah yakin Jokowi ini manusia tampilannya enggak pantas jadi ketua RT kok,” ujar Soenarko.

Dia kemudian membawa pengalamannya selama lebih dari 30 tahun berdinas di TNI untuk menjelaskan bagaimana seorang prajurit menilai kualitas kepemimpinan.

Menurut Soenarko, pengalaman panjang di dunia militer membuat seseorang memahami betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan keteladanan seorang pemimpin.

“TNI yang dinas di tentara di atas 30 tahun yang merasakan bagaimana kalau punya pemimpin dongok mentalitasnya penipu, pembohong, tidak senonoh,” katanya.

Soenarko juga menyinggung prinsip kehidupan prajurit mengenai pentingnya keberadaan seseorang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kita di tentara selalu katakan, kau jangan jadi orang yang ada dan tidak ada sama saja pengaruhnya kepada lingkungan. Hina banget kau itu,” lanjutnya.

Pembicaraan kemudian mengarah kepada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Darmawan mempertanyakan apakah Soenarko meyakini Gibran tidak akan mengundurkan diri karena Jokowi juga tidak akan mengizinkannya.

Soenarko menjawab tegas bahwa dirinya tidak yakin Gibran akan mundur.

Bahkan, dia melontarkan tudingan serius mengenai dugaan adanya dendam terhadap bangsa Indonesia. Ia mengaitkan tudingan tersebut dengan narasi mengenai keturunan PKI dan sejarah penderitaan kelompok yang dikaitkan dengan PKI setelah peristiwa 1965.

“Dia punya dendam sama bangsa ini. Kenapa? Dia diduga dan punya catatan kalau ini turunan PKI,” ujar Soenarko.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan dan pandangan pribadi Soenarko. Tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam kutipan percakapan podcast tersebut. Karena itu, tudingan mengenai latar belakang keluarga maupun dugaan dendam politik tersebut perlu diuji dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.

Hal menarik lainnya muncul ketika Darmawan mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto juga dianggap terlibat dalam persoalan yang sedang dibicarakan.

Soenarko justru memberikan penilaian berbeda terhadap Prabowo.

Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tidak menganggap Prabowo sebagai bagian dari persoalan tersebut. Menurutnya, Prabowo masih menjadi pihak yang ditipu oleh Jokowi.

“Sekarang kami enggak menganggap dia termasuk. Kita menganggap Prabowo masih ditipu,” ungkapnya.

Soenarko kemudian secara terang-terangan menyebut persoalan tersebut sebagai dosa Jokowi dan Gibran serta konspirasi busuk.

“Kita menganggap ini dosa Jokowi dan Gibran, konspirasi busuk,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Soenarko menyampaikan kritik keras bahwa pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi tidak seharusnya mengorbankan kepentingan bangsa Indonesia.

“Kalau buat bangsa Indonesia enggak ada artinya Prabowo sama Jokowi penjahat kok,” katanya.

Pernyataan Soenarko tersebut memperlihatkan kerasnya kritik sebagian kalangan terhadap dinamika politik nasional. Namun, tuduhan mengenai konspirasi, penipuan, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu tetap membutuhkan pembuktian melalui fakta dan proses hukum.

Di tengah situasi politik yang semakin panas, publik tentu membutuhkan kejelasan: apakah persoalan yang disampaikan Soenarko merupakan kritik politik semata atau terdapat bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan?