Gerindra Ungkap Menteri yang Terancam Reshuffle: 3 Golkar, PAN, PSI

law-justice.co - Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad blak-blakan buka suara menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dinilainya belum memberikan dukungan memadai terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto.

Tiga nama yang menjadi perhatian Anggota DPR RI itu adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad mengangkat persoalan layanan publik, terutama pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, gangguan tersebut berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di daerah.

“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).

Dia menilai pergantian Direktur Utama PLN belum cukup untuk menyelesaikan persoalan karena menteri tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.

Kamrussamad juga menyoroti polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi daerah. Dia mengatakan keluhan masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh partai politik, bukan hanya partainya sendiri.

“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.

Menurut Kamrussamad, gangguan pada rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi itu juga dinilainya berpotensi mengurangi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap wait and see.

“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kamrussamad membahas persoalan judi online dan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Dia menilai fungsi regulator Kementerian Komunikasi dan Digital perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Nama ketiga yang disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo agar suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM diturunkan, mengingat menurutnya tingkat bunga selama ini masih berada di atas 20 persen.

“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” jelasnya.

Selain ketiga menteri tersebut, Kamrussamad juga menyinggung Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Dia menyoroti tidak adanya tanggapan yang dinilainya memadai dari kedua menteri tersebut terkait tudingan bahwa Presiden mengurangi dana desa. Menurutnya, perlu ada penjelasan bahwa perubahan yang terjadi berkaitan dengan skema penyaluran anggaran melalui APBN hingga ke desa.

Yandri Susanto sendiri merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

“Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa. Kalau dana desa itu sampai di desa paling cepat bulan April di tahun berjalan, sekarang dengan perubahan APBN, pada minggu pertama bulan Januari di tahun berjalan sudah tiba di desa melalui apa? Melalui program prioritas,” jelasnya.

Selanjutnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kamrussamad mengatakan bahwa sudah ada aspirasi publik soal mitigasi risiko yang tidak disiapkan.

“Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kamrussamad menegaskan bahwa pihaknya juga mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengompilasi visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Kementerian ini dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

“Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya,” ungkapnya.

“Misalnya, perlu ada penjelasan kenapa TNI dilibatkan dalam pembangunan KDMP,” tambah Kamrussamad.

Diketahui, Prabowo telah tujuh kali melakukan perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto hingga 1 Oktober 2026.

1. Reshuffle Pertama – 19 Februari 2025

- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

2. Reshuffle Kedua – 8 September 2025

- Menteri Keuangan (Menkeu): Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani.
- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding.
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono menggantikan Budi Arie.
- Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf (jabatan baru).
- Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak (jabatan baru).

3. Reshuffle Ketiga – 17 September 2025 (Paling Besar)

- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam): Djamari Chaniago.
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora): Erick Thohir.
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker): Afriansyah Noor.
- Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut): Rohmat Marzuki.
- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop): Farida Faricha.
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo.
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sonny Sanjaya dan Naniek S. Dayang.
- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): Sarah Sadiqa.
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Polri: Ahmad Dofiri.
- Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari.

4. Reshuffle Keempat – 8 Oktober 2025

- Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes): Benjamin Paulus Octavianus.
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri): Akhmad Wiyagus.
- Kepala Badan Pengaturan BUMN: Dony Oskaria.
- Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN: Aminudin Maruf dan Teddy Barata.
- Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan: Dirgayusa Setiawan.
- Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis: Agung Gumilar Saputra.
- Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua: Velix Wanggai dan Ribka Haluk.

5. Reshuffle Kelima – 27 April 2026

- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat menggantikan Hanif Faisol. Hanif kemudian menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari, bergeser dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
- Kepala Badan Karantina Indonesia: Abdul Kadir Karding.
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi: Hasan Nasbi, bergeser dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

6. Reshuffle Keenam – 14 September 2026

- Menteri Keuangan: Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

7. Reshuffle Ketujuh – 1 Oktober 2026

Jabatan menteri koordinator dan menteri:

- Bahlil Lahadalia: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri ESDM.
- Sugiono: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebelumnya Menteri Luar Negeri.
- Dudung Abdurachman: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago.
- Arrmanatha Christiawan Nasir: Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono.
- Muhamad Sarmuji: Menteri Perindustrian.

Jabatan wakil menteri:

- Drajat Hari Wibowo: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Luky Alfirman: Wakil Menteri Keuangan.
- Nurkholisoh Ibnu Aman: Wakil Menteri Keuangan.
- Muhamad Saleh Mustafa: Wakil Menteri Pertanian.
- Irwan Meilano: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Badan dan lembaga:

- Listyo Sigit Prabowo: Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurachman.
- Dedi Prasetyo: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
- Arianto Wibowo: Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Muhammad Fadil Imran: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Kepolisian:

- Suyudi Ario Seto: Kapolri, menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
- Wahyu Hadiningrat: Wakapolri.

Ombudsman:

- Nuzran Joher: Ketua Ombudsman.
- Radian Syam: Anggota Ombudsman.