100 Hari Menjabat, Bos BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Hingga Rp44 T

law-justice.co - Kepala BGN Sudaryono mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp44 triliun selama 100 hari kepemimpinannya.

Efisiensi tersebut berasal dari penyesuaian alokasi anggaran lembaga, pemangkasan insentif yayasan, pembatasan biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penertiban saldo rekening virtual yang tidak semestinya.

Sudaryono mengatakan efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran negara yang dialokasikan bagi program MBG digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Total yang kita efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun," ujar Sudaryono dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta, Kamis (29/10).

Ia menjelaskan salah satu sumber efisiensi berasal dari penyesuaian alokasi anggaran BGN. Dari anggaran awal sebesar Rp268 triliun, BGN menilai kebutuhan anggaran lembaga cukup sebesar Rp229 triliun.

Dari hasil perhitungan tersebut, BGN dapat mengembalikan sekitar Rp38 triliun ke kas negara.

Selain penyesuaian anggaran, efisiensi juga dilakukan melalui pembenahan skema insentif bagi yayasan dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit pelaksana program MBG.

BGN mengklaim efisiensi dari penyesuaian insentif yayasan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Sementara itu, pembatasan dana operasional dapur MBG diperkirakan menghemat anggaran sekitar Rp3 triliun.

Sudaryono menjelaskan BGN mengubah skema pembayaran insentif dapur yang sebelumnya menggunakan sistem pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per hari menjadi skema proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani.

Dalam skema yang dijelaskan Sudaryono, insentif ditetapkan sebesar Rp2.000 per porsi. Adapun dana operasional dapur dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi.

Menurut dia, skema sebelumnya berpotensi menyebabkan anggaran lebih banyak terserap untuk biaya operasional ketimbang penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

"Kalau diterus-teruskan, APBN habis untuk operasional bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan," tegasnya.

Lebih lanjut, BGN juga memasukkan penertiban saldo rekening virtual (virtual account/VA) dapur yang belum beroperasi sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Nilai saldo yang ditertibkan tersebut disebut mencapai sekitar Rp500 miliar.