Karhutla Terus Berulang, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Bantuan Asing

Menurut Syafruddin, karhutla yang berkepanjangan tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah menimbulkan persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menghadapi paparan asap yang mengancam kesehatan sekaligus mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Apabila kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, termasuk bantuan pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli.

Menurut Syafruddin, keterlibatan negara lain bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menangani karhutla. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat menjadi dukungan tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan pemadaman, dan menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

Politikus Fraksi PKB itu menjelaskan, penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya memadai dan strategi terpadu. Petugas di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari medan yang sulit, keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran, hingga risiko munculnya kembali titik api.

Dalam kondisi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas pemadaman, serta mempercepat penanganan di kawasan yang sulit dijangkau.

Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Apabila kapasitas dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan internasional berdasarkan kebutuhan di lapangan.

"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan proses birokrasi menghambat dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman.

"Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," lanjutnya.

Selain dampak lingkungan, Syafruddin menyoroti ancaman kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran berisiko memperburuk kondisi kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Kabut asap juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, serta mata pencaharian masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemadaman, tetapi juga dengan memastikan perlindungan bagi warga di wilayah terdampak.

Syafruddin menekankan bahwa setiap bantuan internasional harus berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan diperlukan agar dukungan dari negara lain dapat melengkapi operasi penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah.

Ia menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang dikatakan telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam penanganan karhutla. Syafruddin meminta pemerintah menindaklanjuti tawaran tersebut secara cepat, terukur, dan transparan dengan mempertimbangkan jenis bantuan yang paling dibutuhkan.

"Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkasnya.