Kepala BNPB Berganti, Benahi Integritas dan Perkuat Penanganan Bencana

[INTRO]

Hetifah menilai, kepemimpinan baru BNPB perlu memprioritaskan pemulihan kepercayaan publik, terutama menyusul kasus dugaan korupsi dana kebencanaan yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan lembaga tersebut.

"Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan," ujar Hetifah.

Ia menegaskan, kasus tersebut harus diusut hingga tuntas. Selain penegakan hukum, pembenahan sistem pengawasan internal juga dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan dana kebencanaan terulang.

Menurut Hetifah, Kepala BNPB yang baru menghadapi dua tugas mendesak, yakni memperbaiki integritas dan tata kelola lembaga serta memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, tepat, dan efektif.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah secara khusus meminta BNPB meningkatkan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.

"BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," tegasnya.

Hetifah juga mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Di sisi lain, Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB. Pengawasan tersebut mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, hingga efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Hetifah.