Tegas, KSAL Yudo Margono Siap Hukum 6 Prajurit TNI yang Culik Warga
6 prajurit TNI yang diduga menculik dan menganiaya warga sipil di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat siap mendapatkan hukuman berat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono melalui Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksma TNI Julius Widjojono.
Ini Tips Agar Terhindar dari Kejahatan Phising atau Pengelabuan
phising adalah kejahatan siber di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban/target melalui email, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi
Saat Kasus Pembunuhan Laskar FPI Belum P21 & Tersangka Tak Ditahan
Atau, penyidik mengkhawatirkan tersangka nantinya dapat melarikan diri, mengulangi perbuatan pidana, atau merusak barang bukti selama proses penyidikan berjalan.
Usai Sunat Hukuman, MAKI Khawatir Eks Jaksa Pinangki Diistimewakan
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) Kejaksaan Agung ke rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia khawatir Pinangki malah mendapatkan fasilitas istimewa apabila tidak dipindahkan.
Sita Aset Jiwasraya, Margarito:Jangan Buat Gusar Investor Pasar Modal
Lelang aset kasus Jiwasraya termasuk Asabri yang dilakukan Kejaksaan Agung kembali disorot. Salah satunya peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat yang mengungkap sebuah temuan baru atas aksi dugaan sita serampangan yang dilakukan Kejaksaan.
Ini Penjelasan Wamenkumham soal Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej meluruskan pandangan publik soal pasal penghinaan kepala negara yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya, yakni soal pasal penghinaan kepala negara yang bersifat delik aduan.
YLBHI: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Mirip Litsus era Orde Baru
"TWK itu adalah litsus model baru pemerintahan saat ini, Litsus itu adalah sebuah instrumen untuk mengendalikan masyarakat yang digunakan pemerintah orde baru yang waktu itu menyasar soal PKI, tapi narasi besarnya adalah ekstrem kanan dan kiri," kata Asfinawati.