Lontarkan Pernyataan soal Pemimpin Kasar, Jokowi Sindir Prabowo?

law-justice.co - Sebagaimana diketahui, pidato Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul K.H. Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2026), terus menjadi sorotan.

Pesan yang disampaikan Jokowi dinilai bukan sekadar nasihat moral, tetapi juga menyimpan nuansa politik yang mengundang tafsir.

Pengamat Politik, Ahmad Khozinudin bahkan menilai sejumlah pernyataan Jokowi mengarah pada gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, Jokowi dalam pidatonya mengutip filosofi Jawa tentang kekuasaan, kepandaian, hingga cara seorang pemimpin berbicara.

Dalam tanggapannya melalui saluran YouTube, Ahmad Khozinudin menyoroti ungkapan Jokowi, yakni "lamun siro sekti ojo mateni" yang berarti jika memiliki kesaktian jangan membunuh atau menjatuhkan, serta "lamun siro pinter ojo minteri" yang bermakna jika pintar jangan membodohi atau berbuat licik.

Menurut Khozinudin, konteks pidato tersebut membuat pesan Jokowi sulit dilepaskan dari dinamika politik pemerintahan saat ini. Dia menilai sindiran mengenai gaya bicara yang keras dan kasar lebih mungkin diarahkan kepada figur dengan posisi politik tinggi.

"Ungkapan Jokowi soal gaya bicara ngendikan banter (berbicara keras) dan kasar hampir tidak mungkin ditujukan kepada tingkat kepala desa. Secara kontekstual, narasi tersebut mengarah pada retorika publik Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikenal blak-blakan, berapi-api, serta berkarakter tegas saat berpidato di depan publik," kata Ahmad Khozinudin, dikutip Senin (31/8/2026).

Khozinudin kemudian mempertanyakan posisi Jokowi dalam menyampaikan nasihat tersebut. Menurutnya, Jokowi seolah menempatkan diri sebagai sosok yang memberikan wejangan bijak mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.

Namun, dia mengingatkan bahwa publik masih mengingat berbagai dinamika politik dan penegakan hukum selama Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014–2024.

Karena itu, menurut Khozinudin, pesan ojo mateni dan ojo minteri justru dapat dibaca secara berbeda ketika dikaitkan dengan rekam jejak pemerintahan sebelumnya.

Dalam paparannya, Khozinudin menyebut sejumlah peristiwa yang menurutnya bertolak belakang dengan pesan tersebut. Dia menyinggung ketidakjelasan pengusutan wafatnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019, Tragedi Kanjuruhan, hingga bentrokan KM 50 yang menewaskan anggota Laskar FPI.

Dia juga membawa isu pencabutan status hukum organisasi kemasyarakatan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Menurut Khozinudin, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk `mematikan` hak berserikat dan berdakwah melalui instrumen regulasi kekuasaan.

Tak berhenti di sana, istilah ojo minteri juga dikaitkan Khozinudin dengan sejumlah kebijakan yang menurutnya menggunakan istilah atau semantik yang membingungkan masyarakat.

Dia mencontohkan perdebatan mengenai istilah `mudik` dan `pulang kampung` ketika pandemi, hingga polemik izin ekspor hasil sedimentasi laut yang menurut pemerintah bukan merupakan ekspor pasir laut.

Dari rangkaian itu, Khozinudin kemudian mengaitkannya dengan ketegangan politik yang terjadi antara Jokowi dan lingkaran kekuasaan saat ini. Dia menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran hukum sebab-akibat politik yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai ngunduh wohing pakerti.

Menurutnya, istilah tersebut menggambarkan seseorang yang pada akhirnya akan memanen hasil dari apa yang sebelumnya ditanam.

Dalam konteks politik, Khozinudin menilai Prabowo yang sebelumnya kerap menempatkan Jokowi sebagai guru politik pada akhirnya hanya mereplikasi taktik dan gaya politik pragmatis yang dipelajarinya selama masa transisi kekuasaan.

"Apa yang dialami hari ini adalah buah dari realitas politik represi dan pragmatisme yang dipraktikkan sendiri di masa lalu," ujarnya.