Pasca Gempa NTT, DPR Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.

 

Berdasarkan data sementara BNPB hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Hetifah menegaskan, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlanjutan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak. Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak. Menurut Hetifah, proses pendataan tersebut harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah.

“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” ujar Hetifah.

Komisi X mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk segera mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak. Namun, Hetifah menekankan bahwa pemulihan pendidikan dalam situasi bencana tidak dapat hanya menunggu pembangunan kembali gedung sekolah. Pemerintah perlu segera menyediakan ruang kelas darurat, fasilitas belajar, serta ruang bermain dan dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian.

“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegasnya.

Untuk itu, Hetifah kembali mendorong Kemendikdasmen agar memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar respons pemerintah dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang terlalu panjang, terutama dalam kondisi ketika sarana pendidikan tidak dapat digunakan.

Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan agar program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan harus mencakup tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta bantuan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang terdampak.

“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” kata Hetifah.

Komisi X juga meminta pemerintah memastikan akurasi dan keterpaduan data kerusakan pendidikan di NTT. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, peserta didik dan guru yang terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas darurat harus segera diverifikasi di lapangan dan diperbarui secara berkala. Menurut Hetifah, data yang akurat merupakan fondasi penting agar kebijakan rehabilitasi dan bantuan dapat tepat sasaran.

Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam situasi darurat, tetapi keberlanjutan pendidikan anak-anak juga harus menjadi bagian integral dari penanganan bencana.

“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” pungkasnya.