30 Tahun Peristiwa Kudatuli, PDIP Soroti soal Profesionalitas Tentara

Selasa, 28/07/2026 11:44 WIB
Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo bersama putri Bung Hatta, Meutia Hatta, hadir saat acara peresmian Monumen Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Monumen peristiwa Kudatuli di halaman depan Kantor DPP PDIP ini menggambarkan sosok perempuan yang tampak memeluk lima sosok yang menunduk. Robinsar Nainggolan

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo bersama putri Bung Hatta, Meutia Hatta, hadir saat acara peresmian Monumen Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Monumen peristiwa Kudatuli di halaman depan Kantor DPP PDIP ini menggambarkan sosok perempuan yang tampak memeluk lima sosok yang menunduk. Robinsar Nainggolan

law-justice.co - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Andi Widjajanto menyatakan bahwa pesan utama dalam insiden serangan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli adalah profesionalitas tentara.

Pernyataan itu disampaikan mantan Gubernur Lemhannas itu saat hadir dalam peringatan 30 tahun Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara tersebut didampingi putra keduanya yang juga Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo.

Menurut Andi, pada pokoknya peringatan Kudatuli hanya membawa satu pesan, yakni agar tentara harus menjalankan tugasnya secara profesional.

"Satu saja yang menjadi pesan Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," ujar Andi.

Menurut dia, tentara terutama tak boleh memasuki wilayah politik yang bukan menjadi kompetensinya. Tentara, kata dia, harus profesional untuk menjaga wilayah pertahanan dan kedaulatan negara.

Andi mengatakan pajak yang dibayarkan masyarakat untuk menggaji para perwira dan prajurit TNI harus dimanfaatkan agar mereka bertugas sesuai koridornya yang diatur konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," kata Andi.

"Tentara harus jago terjun payung, nyetir tank, kapal selam," sambung pria yang sebelumnya dikenal sebagai pakar kajian miilter dan pertahanan tersebut.

Dia lantas mengutip pesan Panglima pertama Tentara Indonesia, Jenderal Besar Sudirman pada 1950 yaitu `agar tentara Indonesia tidak terpilah-pilah dan masuk ke dalam kepentingan politik`.

Amanat tersebut, kata Andi, juga kembali diulang Presiden pertama RI yang juga tokoh proklamator, Sukarno, saat peringatan hari Kemerdekaan 1953.

"Kata-katanya nyaris sama, tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu," ujar Andi.

Menurut Andi, masalah Indonesia sejak 1966 hingga ambruk saat Reformasi 1998, adalah karena tentara telah kehilangan jati dirinya, dan masuk ke ranah politik.

"Itu yang harus kita cegah saat ini," kata Andi.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar