Soal Jokowi, Idrus Marham Sindir Jusuf Kalla
Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham membela Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ditolak menjadi ketua umum (ketum) Partai Golkar karena dianggap tidak memenuhi syarat. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar, Idrus Marham, mengatakan ada 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Robinsar Nainggolan
law-justice.co - Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Jusuf Kalla (JK) yang mengklaim berperan besar dalam membawa Joko Widodo (Jokowi) ke panggung nasional menuai respons dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai polemik muncul karena adanya klaim peran dari tokoh-tokoh politik. Ia mengingatkan agar tidak saling mengklaim jasa di ruang publik.
“Saya kira biarlah sejarah ini yang menilai apa peranan tokoh itu, apa jasa tokoh itu, tidak usah kita mengklaim,” kata Idrus di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Mantan Menteri Sosial itu menilai klaim sepihak justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik karena bertentangan dengan persepsi masyarakat. Ia menyebut kondisi bangsa saat ini membutuhkan ketenangan, bukan perdebatan baru.
“Karena kalau ada pihak yang mengklaim dirinya sebagai yang paling berperan dari publik ini, pasti rakyat akan semakin tidak percaya,” tegasnya.
Menurut dia, perdebatan soal peran masa lalu sebaiknya diakhiri dan semua pihak fokus menjaga stabilitas nasional. Ia juga mengingatkan tokoh publik untuk memberi teladan, bukan memperkeruh situasi.
“Supaya situasi kondisi Indonesia yang semakin kondusif, biarlah sejarah yang memberikan penilaian apa peran kita masing-masing di Republik ini,” pungkas Idrus.
Sebelumnya, JK menyebut dirinya sebagai sosok yang mendorong Jokowi maju di Pilkada DKI Jakarta hingga membuka jalan menuju kursi presiden.
“Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden?” tutur JK di kediamannya, Sabtu, 18 April 2026.
Komentar