Kolombia Siap Buka Kedubes di Palestina usai `Putus` dengan Israel

Jakarta, law-justice.co - Pada Rabu (22/5) lalu, Presiden Kolombia, Gustavo Petro telah memerintahkan pembukaan kedutaan besar di Kota Ramallah, Palestina. Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo.

"Presiden Petro telah memberikan instruksi agar kami mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah. Itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami ambil," kata Murillo, seperti melansir cnnindonesia.com, Kamis (23/5).

Pengumuman ini muncul setelah pemerintahan Petro menarik diplomat Kolombia dari Israel dan memutuskan hubungan dengan negara tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, setelah menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida."

Niat pembukaan kedutaan besar Kolombia di Palestina diumumkan Petro pada 20 Oktober tahun lalu, saat bertemu dengan Duta Besar Israel, Gali Dagan, dan Duta Besar Palestina, Raouf Almalki.

Menurut Murillo, Presiden Petro juga memimpin pertemuan para pemimpin di Saint Vincent dan Grenadines, yang disepakati untuk menerapkan strategi agar Palestina diakui sebagai negara yang berhak penuh di hadapan PBB.

"Kami yakin semakin banyak negara yang mengakui Palestina, dan ini tidak merugikan Israel atau Yahudi," kata Menteri Luar Negeri Kolombia tersebut.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat dalam konteks Perjanjian Oslo bahwa solusi dua negara akan diciptakan, dan jika diperlukan dua negara, Palestina perlu diakui sebagai negara penuh," tambahnya.

Pengumuman tersebut dibuat pada hari yang sama ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengakui Negara Palestina pada tanggal 28 Mei 2024.

Kolombia sendiri sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada tanggal 3 Agustus 2018, pada masa pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos.