Ganjar Tegaskan Deklarasi Oposisi Prabowo Tak Wakili PDIP

Rabu, 08/05/2024 18:25 WIB
Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Strategi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di antaranya yaitu Bimastral. Ganjar menyatakan komitmennya untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar TNI-Polri, di antaranya dengan kenaikan gaji termasuk pensiunan, kuliah gratis bagi anak TNI dan Polri hingga perbaikan fasilitas rumah hingga asrama TNI dan Polri. (Foto: TPN Ganjar-mahfud)

Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Strategi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di antaranya yaitu Bimastral. Ganjar menyatakan komitmennya untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar TNI-Polri, di antaranya dengan kenaikan gaji termasuk pensiunan, kuliah gratis bagi anak TNI dan Polri hingga perbaikan fasilitas rumah hingga asrama TNI dan Polri. (Foto: TPN Ganjar-mahfud)

Jakarta, law-justice.co - Bekas calon presiden, Ganjar Pranowo menegaskan pernyataannya untuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming murni sikap pribadi dan tidak mewakili PDIP.

Menurut Ganjar, dirinya tetap memiliki hak untuk memutuskan berada di luar pemerintahan.

"Saya kan pribadi sebagian capres meskipun saya diusung partai, tapi statement saya kemarin statement sebagai pribadi," kata dia usai menghadiri pameran Butet Kartaredjasa di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu (8/5).

Ganjar menyatakan keputusan partainya soal arah ke depan baru akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada bulan ini.

"Kalau partai nantikan akan memutuskan pada saat rakernas di akhir bulan," ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya menghormati pilihan Ganjar. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar hanya ingin menegaskan bahwa dia tak akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo.

Secara kepartaian, kata Hasto, arah PDIP baru akan dibahas dalam Rakernas V pada bulan ini. Dia menyebut arah PDIP untuk berada di dalam atau di luar sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP," katanya, Selasa (6/5).***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar