Ini Sebab Sandiaga Ditertawakan di Istana Usai PPP Gagal ke DPR

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi bahan tertawaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri di istana karena partainya, PPP, tak lolos ke DPR usai Pemilu 2024.

Kejadian itu bermula saat Jokowi mengajak para menteri melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Istana Negara, Jakarta. Di sela kegiatan tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyindir Sandiaga yang punya banyak harta.

"Pak Sandi tadi mau bayar pajak lebih, Pak, tetapi PPP enggak lolos 4 persen," ucap Bahlil ke Jokowi sembari tertawa di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024.

Para menteri pun terbahak-bahak mendengar lelucon Bahlil. Jokowi juga tampak terkekeh dalam momen itu.

Sandiaga menanggapi guyonan Bahlil itu dengan santai. Ketua Bappilu PPP itu ikut tertawa bersama menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

"Ditarik lagi ya?" ucap Sandi menimpali becandaan Bahlil sambil tertawa.

Jokowi larut dalam momen itu. Namun, ia mengingatkan Bahlil soal lelucon PPP.

"Ini pajak loh," ungkap Jokowi ke Bahlil dikutip CNN Indonesia.

Bahlil terus mengolok-olok Sandiaga dan PPP. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali mencolek Bahlil agar tak bercanda terlalu jauh.

Beberapa saat kemudian di lingkungan Istana Kepresidenan, Sandi mengaku ke wartawan bahwa ia tak tersinggung dengan lelucon Bahlil. Dia mengatakan sudah terbiasa menghadapi aksi konyol Bahlil sejak keduanya masih kecil.

"Enggak (tersinggung), cuma pas Pak Bahlil guyon, suaranya kurang sedikit 4 persen, Pak Presiden bilang, `Tambahin doanya,`" kata Sandi dengan tersenyum.

PPP gagal menembus DPR untuk pertama kalinya. Pada Pemilu Serentak 2024, PPP meraih 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen suara sah nasional. Ambang batas parlemen saat ini 4 persen.

PPP tak tinggal diam. Mereka menyiapkan langkah hukum untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek berkata hitungan internal PPP mencatat suara di atas 4 persen. Dengan modal itu, mereka akan melangkah ke MK.

"Kalau internal PPP sendiri 4 persen lebih. Internal kami itu 4,05 atau 4,04 persenlah, dapat kita ini. Cuma ya itu tadi, karena kita belum juga memegang data resminya, ya kita tunggu, nanti kita gugat ke Mahkamah Konstitusi," jelas Awiek di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.