Ketika Menko Luhut Siratkan ke Golkar Agar Jangan Mau Diatur Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung menyatakan pendapatnya bahwa Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan menyiratkan kepada partainya agar jangan mau diatur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu dia sampaikan berdasarkan penglihatannya melalui pernyataan Luhut yang meminta agar pengurus Golkar tidak mau diatur orang lain.

"Pasti itu yang dimaksud oleh Pak Luhut (Jokowi), enggak mungkin dia keceplosan kalimat," ucapnya.

Dia merasa Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka akan meminta Golkar untuk membagi kursi menteri dalam kabinet, yang pada akhirnya membuat partai berwarna kuning itu tidak kebagian jatah.

"Karena tetap menurut analisis saya itu Golkar akan diminta untuk membagi kursi dengan Gibran dengan Jokowi, kan komposisinya agak berubah, bahwa hak dari Golkar itu pasti dia mau pastikan lima, sebab kelihatannya lima itu yang memang deal dengan Gerindra," ungkapnya.

"Tetapi dari lima itu bisa diambil dua untuk Gibran, tiga datang dari Jokowi, jadi Golkar enggak dapat apa-apa nanti kan, dianggap Golkar punya tuh," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (18/3).

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengurus partainya agar jangan mau diatur pihak luar. "Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain," katanya.

Menko Marvest itu menyampaikannya ketika memberi sambutan dalam acara Buka Puasa dan Silaturahmi Partai Golkar se Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Dia mengatakan posisi Golkar sekarang sangat kuat, dirinya pun memuji kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, dan menurutnya Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi di DPR.

"Saya pikir ini kerja kita semua, oleh karena itu Golkar ini pada posisi sangat baik. Jangan kita ciderai dengan upaya kita yang aneh-aneh, semua harus kompak bersatu," kata Luhut, dikutip dari CNN Indonesia.

"Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan, ini penting. Kalau ini kita pelihara, chain of command (rantai komando) semua bisa diatur oleh Golkar," tambahnya.