Soroti Tarung Politik Jokowi vs Klan Sukarno, Media Asing: Akan Lanjut

Selasa, 27/02/2024 11:43 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. (Pontas).

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. (Pontas).

Jakarta, law-justice.co - Sebuah media asing berbasis di Jepang, Nikkei Asia ikut menyoroti persaingan politik antara keluarga presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan klan Presiden Pertama RI Sukarno yaitu keluarga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan terus berlanjut usai Pemilu 2024.

Dalam artikel opini berjudul `How Dynastic Politics Shaped Presidential Election in Indonesia` yang terbit pada Minggu (25/2) seperti melansir cnnindonesia.com, analis Nikkei Asia menjabarkan riwayat politik Jokowi hingga kini bisa menjadi Presiden RI dua periode, termasuk persaingannya dengan Megawati yang makin kentara jelang pemilu 2024 ini.

Para analis memaparkan selama menjabat terutama saat periode kedua, Jokowi semakin terlihat berupaya mempertahankan pengaruhnya. Hal itu disebut semakin jelas ketika menantu, Bobby Nasution, dan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, masuk bursa Pilkada Medan serta Solo pada 2020 dan memenangkan pertarungan.

Langkah Jokowi pun semakin nyata terlihat ketika anak ketiganya, Kaesang Pangarep, didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Para analis juga menyoroti taktik Jokowi yang dinilai "berubah haluan" sampai mendukung eks rivalnya di dua kali pemilu, Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2024 ini demi mempertahankan kekuasaan.

Meski tidak pernah menyatakan secara eksplisit, langkah Jokowi yang merestui anak sulungnya, Gibran, dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo dalam Pilpres 2024 disebut telah secara gamblang menjawab manuver politiknya.

Sebab, jika dilihat dari riwayatnya, Jokowi masih merupakan kader PDIP dan semestinya mengikuti arahan Megawati untuk mendukung capres yang diusung partai, Ganjar Pranowo.

Analisis Nikkei Asia juga membahas soal upaya agar pemilu 2024 berlangsung satu putaran bagaimana pun cara demi menghindari dua rival lainnya membentuk koalisi perlawanan di putaran kedua.

Kolom media ini pun menyoroti pernyataan Profesor Masaki Okamoto dari Universitas Kyoto. Menurut Okamoto, jika pemilu dilanjutkan ke putaran kedua pada Juni, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kubu peringkat kedua dan ketiga untuk membentuk koalisi, atau bagi gerakan oposisi.

"Untuk menghindari ketidakpastian ini, Jokowi memutuskan untuk memprioritaskan pertempuran yang singkat dan menentukan," ucap Okamoto seperti dikutip Nikkei Asia.

Per Senin (26/2), menurut real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran unggul sementara dengan perolehan 58 persen dari 77 persen suara yang masuk.

Jika melihat hasil lembaga survei, Prabowo-Gibran memenuhi syarat untuk memenangkan pemilu satu putaran.

Meski begitu, KPU baru akan resmi merilis hasil perolehan suara pemilu pada 20 Maret mendatang.

"Pada akhirnya, Jokowi memenangkan pertarungan dengan Megawati, dan kemungkinan besar akan mendapatkan pengaruhnya setelah meninggalkan jabatannya," kutipan kolom tersebut menambahkan.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar