Muhammadiyah : Pihak Keberatan Hasil Pemilu Tempuh Jalur Konstitusi

Jakarta, law-justice.co - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau agar para pihak yang keberatan dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini untuk menyikapinya dengan menempuh jalur konstitusi.

"Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu, hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horisontal," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Haedar menjelaskan agar semua pihak tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa.

Selanjutnya, kata dia, kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menang dan para pendukungnya hendaknya tidak jumawa dan euforia yang berlebihan.

"Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu," ungkapnya dikutip dari Antara.

Haedar juga mengimbau semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, serta para capres-cawapres dan para pendukungnya, untuk bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lebih lanjut ia juga mengimbau agar semua pihak hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei.

Ia juga mengapresiasi kinerja dari KPU dan semua penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, para aparat keamanan, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu, sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar, mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara, serta masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing-masing tempat pemungutan suara," tutur Prof Haedar Nashir.