Gusdurian Sindir Dalih Pilpres 1 Putaran dan Anggaran Bansos yang Naik

Jakarta, law-justice.co - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengkritik dalih penghematan anggaran dalam wacana Pilpres 2024 satu putaran. Sejumlah faktor mematahkan argumen itu, termasuk soal masa depan bangsa dan fakta dana bansos.

Narasi atau wacana Pilpres 2024 satu putaran mengemuka seiring hasil sejumlah lembaga survei yang mencatatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang melampaui 50 persen.

Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut pilpres satu putaran lebih baik karena hemat anggaran dan membuat ibadah saat bulan ramadan nanti lebih khusuk.

Alissa Wahid mengaku menghormati munculnya wacana Pilpres satu putaran demi menghemat anggaran negara itu.

"Tapi, kalau kita melihat sebetulnya dua putaran punya banyak tujuan. Bukan hanya soal penghematan anggaran. Terminologi penghematan anggaran itu harus sudah dibuang jauh-jauh," kata Alissa di Griya Gusdurian, Bantul, DIY, Jumat 9 Februari 2024.

Menurut Alissa, sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan lewat penyelenggaraan proses pemilu tetap akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa.

Terlebih, kata Alissa, yang merupakan Putri mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, pemerintah masih mampu menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.

"Untuk masa depan bangsa kita, berapa pun itu investasi. Bukan pemborosan, dan bukan kerugian. Kita bisa menaikkan anggaran bansos secepat itu kok," ujar Alissa Wahid.

"Kan kita juga pertanyaan ya, kalau bansosnya ini ditarik, dibagikan pada awal Februari, lalu nanti Bulan Maret, Aprilnya gimana? Apakah nanti ada perubahan anggaran lagi?"

"Nah itu, hal-hal seperti itu, persoalan anggaran tidak boleh dilihat dari sisi rugi, irit atau tidak, effectiveness, bukan efficiency. Yang kita butuhkan adalah efektivitas karena kita bicara kepemimpinan jangka panjang," sambung Alissa Wahid dilansir dari CNN Indonesia.

Lagipula, lanjut Alissa, mekanisme pembiayaan penyelenggaraan pesta demokrasi ini sudah diatur dalam undang-undang pemilu berlaku.

Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana memastikan proses peralihan kekuasaan ini dapat berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.

"Sehingga anggapan bahwa wacana satu putaran itu adalah framing untuk warga masyarakat itu jangan sampai kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi, tapi betul-betul kita membutuhkan pemilu yang jurdil," ucapnya.

"Kalau jurdil itu bisa dicapai dengan satu putaran ya tidak apa-apa, tapi kalau jurdil itu membuat harus dua putaran, ya dua putaran," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alokasi dana bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah itu naik Rp20,5 triliun dari alokasi di APBN 2023. Kenaikan anggaran itu tentunya mendapat persetujuan dari DPR.***