Mahfud MD: Ada Operasi yang Menekan Rektor Perguruan Tinggi

Jakarta, law-justice.co - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD menyatakan bahwa muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Menko Polhukam itu menilai, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," katanya dalam acara Tabrak Prof! di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," tambahnya.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

Menurutnya, Hinidiarto secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," kata Mahfud.

"Tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya," ujarnya menambahkan.

Dia mengapresiasi gerakan civitas academica berbagai perguruan tinggi yang mengkritik Jokowi. Baginya, ini adalah bagian dari upaya membangun demokrasi menjadi lebih bermartabat.

"Semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan ini," ucap Mahfud.

Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Hingga Senin (5/2) tercatat sudah lebih dari 10 kampus yang mengkritik Jokowi. Mereka adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas).

Kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Institut Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno, hingga Universitas Sumatera Utara (USU).

Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Jokowi agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar jika menjelang pemilu pasti muncul pertarungan dan penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat.