Siang Ini Giliran Sekolah Tinggi Filsafat se-Indonesia Kritik Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Civitas academica serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan lewat Pilpres 2024.

Sentilan itu tertuang dalam tiga poin `Seruan Jembatan Serong II` yang dibacakan Ketua STF Driyarkara, Romo Simon P Lili Tjahjadi. Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis; Filsuf Karlina Supelli; Dosen STF Driyarkara Romo A. Setyo Wibowo turut hadir dalam pembacaan seruan tersebut.

Civitas academika STF ini juga menyatakan bahwa negara ini tidak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah UUD 1945, Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah pun dibentuk demi mencapai tujuan itu.

Dalam seruannya, mereka meminta Jokowi untuk mengingat kembali sumpah jabatan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban dengan seadil-adilnya. Jokowi juga diminta untuk berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamental moral.

"Kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara," ujar Romo Simon di STF Diryarkara, Jakarta, Senin 5 Februari 2024.

"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," sambung Romo Simon.

Romo Simon juga menyerukan agar warga Indonesia memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 secara bijak. Antara lain, dengan mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah merusak Indonesia.

Lebih lanjut, mereka juga menyebut pernyataan ini merupakan bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral, di atas urusan elektoral.

Kepada pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Jokowi, mereka mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil merupakan cara berpikir dan laku dalam bernegara. Menurut mereka, kekuasaan yang dijalankan secara lancung bakal merusak etika serta hukum.

"Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda," ungkap Romo Simon dikutip dari CNN Indonesia.

Terutama, kata dia, yang menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan KKN dalam pelbagai bentuknya.

Seruan ini turut ditandatangani oleh Armada Riyanto dari STFT Widya Sasana, Malang; Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes, Pematang Siantar; Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero, Maumere; CB Mulyatno dari Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma; Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng, Minahasa; Y. Subani, dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang.

Ditemui usai acara, Romo Simon menyatakan seruan tersebut memang bermuatan politik karena kita merupakan makhluk politik. Dia menjelaskan seruan ini lebih kepada etika politik serta moral.

"Bahwa itu berdampak hal yang praktis, dalam hal ini elektoral, ya mudah-mudahan ya. Tapi (seruan) itu adalah etika politik," jelasnya.

Romo Simon membantah seruan yang disampaikan guna mendorong untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak kami katakan kan dalam tadi. Yang kami hantam itu adalah kritik-kritik terhadap kebijakan kebijakan yang menurut kami dari segi etika tidak bisa dibenarkan. Tidak ada pembicaraan tentang calon berapa," imbuh dia.

Selain itu, Romo Simon mengatakan pihaknya belum ada menerima intimidasi apapun terkait seruan ini. Diketahui, civitas academica Universitas Indonesia (UI) mengaku sempat mendapat intimidasi terkait seruan kebangsaan yang digaungkan beberapa hari lalu.***