Ketua BEM UGM Mengaku Diintimidasi Usai Kritik Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor yang belakangan kerap memimpin aksi mengkritik Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan intimidasi. Sebelumnya, BEM UGM sempat menggelar aksi mimbar bebas yang disertai pemasangan baliho besar bergambar Presiden Jokowi dengan narasi `Jokowi Alumnus Paling Memalukan`. Baliho itu dipasang di Bundaran UGM.

Yang paling keras bentuk intimidasi itu ketika ada oknum mengaku intel datang ke fakultas saya beberapa hari lalu. Dia ke dekanat untuk meminta biodata diri saya," kata Gielbran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Gielbran mengakatan bahwa oknum yang mengaku intel itu tidak menyertakan surat izin tugas dari institusi yang memperkerjakannya. "Karena tidak bawa izin, oleh dekanat biodata saya itu juga tidak diberikan," kata Gielbran.

Gielbran juga mengakui bentuk teror atau intimidasi lain yang dialaminya adalah doxing terhadap keluarganya melalui media sosial. Juga, ada selebaran poster yang menyudutkan Gielbran dengan tendensi bahwa aksinya berkelindan dengan kepentingan politik. Poster itu beredar di sebuah kawasan Kabupaten Sleman. Bahkan, isi poster menuding orang tua Gielbran adalah calon legislatif atau caleg partai politik yang beroposisi dengan pemerintahan Jokowi.

Dia menampik tudingan itu lantaran orang tuanya tidak terafiliasi dengan partai apa pun. "Kami sayangkan aksi aksi intimidasi seperti itu. Intimidasi itu tidak akan membuat kami takut bersuara," ujar Gielbran.

Gielbran menegaskan, aksi yang dilakukan bersama BEM UGM sejauh ini merupakan gerakan murni untuk mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai makin serampangan. Itu bisa terlihaat, mulai dari munculnya putusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia calon presiden-wakil presiden, pelemahan lembaga KPK hingga kebijakan yang tidak pro rakyat seperti Undang-undang Cipta Kerja.

"Gerakan yang kami lakukan untuk memantik gerakan-gerakan mahasiswa lain agar lebih peka dan objektif melihat persoalan yang sedang terjadi di negara ini," tutur dia.

Belum ada tanggapan dari pihak istana kepresidenan terkait dugaan intimidasi ini. Namun yang jelas, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana sempat bicara kritikan BEM UGM yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi tersebut merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, selalu ada masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Presiden pun, katanya, sudah banyak mendengar aspirasi dari masyarakat soal ketidakpuasan atau keluhan terkait kerja pemerintah.