Istana : Ada Strategi Politik Partisan Soal Ramai Kampus Kritik Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Presiden Joko Widodo agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," ujar Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat 2 Februari 2024.

Meski begitu, Ari Dwipayana juga menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Baginya, di negara demokrasi seperti Indonesia kebebasan berpendapat, mengeluarkan petisi hingga seruan sangat wajar dan harus dihormati.

"Apalagi kita bicara kritik. Kritik bisa diibaratkan sebagai vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Dan sisi kita menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan perspektif itu wajar dalam demokrasi. Demokrasi juga ditandai perbedaan pendapat," ungkap Ari Dwipayana.

Di sisi lain, Ari Dwipayana tetap mengingatkan ketika membangun pertarungan opini harus berada pada koridor perdebatan yang sehat.

"Pak Presiden kan sudah sampaikan freedom of speech. Kebebasan berpendapat jadi hak demokrasi," jelas Ari Dwipayana dilansir dari CNN Indonesia.

Belakangan ini sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu yang jujur dan adil.

Semisal civitas academica UGM telah membuat Petisi Bulaksumur. UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara.

Lewat petisi itu, UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Suara kritis juga disampaikan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII). Mereka mendesak Jokowi menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.

Hari ini, civitas academica Universitas Indonesia (UI) mengajak seluruh perguruan tinggi merapatkan barisan untuk mengawal pemilu agar berjalan jujur dan adil.

Kemudian sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar turut mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara agar mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.***