Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Muncul di Acara Deklarasi Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali terkonfirmasi muncul di acara selawatan sekaligus deklarasi dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Padahal sebagai informasi, ketika Penyidik KPK menggeledah rumah dinasnya kemarin Rabu (31/1), pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu malah menghilang.

Seperti melansir detik.com, selawatan sekaligus deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran itu digelar Pemimpin Pondok Pesantren Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali yang merupakan ayah Gus Muhdlor.

Acara bertajuk `Nderek Kyai` Prabowo Gibran itu digelar di Kompleks Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo dipenuhi santri maupun masyarakat umum hingga pukul 16.20 WIB.

Meski sedang hujan, ribuan masyarakat tetap hadir memadati acara ini. Mereka terlihat mengenakan kaus putih bertuliskan "Prabowo-Gibran Gemoy, Nderek Abah Kyai Ali".

Saat itulah Gus Muhdlor menyapa seluruh masyarakat yang hadir dari beberapa kecamatan yang ada di Sidoarjo. Dalam pidatonya, Gus Muhdlor menyampaikan bahwa yang layak melanjutkan pembangunan di Indonesia adalah paslon 02 Prabowo-Gibran.

"Yang bisa melanjutkan, yang merepresentasikan. Yang menggambarkan Jokowi hari ini Pak Prabowo," kata Gus Muhdlor dalam orasinya, Kamis (1/2/2024).

Selanjutnya, Gus Muhdlor pun mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Prabowo-Gibran.

"Nderek kiai pilih Pak Prabowo. Menang sekali putaran!" seru Gus Muhdlor sembari mengacungkan dua jari.

Kemunculannya di acara deklarasi ini cukup mengejutkan. Selain karena sehari sebelumnya dia menghilang dari rumah dinas, diketahui bahwa Gus Mudhlor adalah Bupati Sidoarjo yang didukung PKB di Pilbup Sidoarjo 2020.

PKB merupakan partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Aria Muhammad Ali mengatakan, tidak hanya keluarga besar Bumi Sholawatyang menghadiri acara deklarasi itu, tetapi juga puluhan kiai dan ulama lain. Termasuk juru kampanye tim kampanye nasional (TKN) Khofifah Indar Parawansa.

"Banyak juga para Kiai dan alim ulama yang turut hadir. Bu Khofifah juga akan mendampingi pak Prabowo," ungkapnya.

Gus Aria menambahkan, deklarasi itu merupakan wujud dari dukungan keluarga besar Bumi Sholawat dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran di Sidoarjo.

Sekadar mengingatkan, kemarin pagi KPK menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo. Penggeledahan itu dilakukan setelah Upacara HUT ke-165 Pemkab Sidoarjo di mana Gus Muhdlor bertindak sebagai inspektur upacara. Namun ketika penggeledahan oleh KPK, Gus Muhdlor mendadak menghilang.

Penggeledahan rumah dinas Bupati Sidoarjo dilakukan penyidik KPK pada Rabu (31/1). Pada saat penggeledahan itu hanya terlihat sejumlah penyidik dengan rompi KPK dan personel kepolisian yang berjaga di lokasi. Sejumlah petugas Satpol PP pun tampak berjaga. Tapi Gus Muhdlor tidak ada.

Untuk itu detikJatim pun berupaya mencari Gus Muhdlor di kediamannya di lingkungan Ponpes Bumi Shalawat Sidoarjo. Namun, upaya itu menemui jalan buntu. Petugas keamanan tidak mengizinkan awak media mendekati area rumah Gus Muhdlor.

Bahkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengaku dirinya tidak mengetahui dengan pasti di mana Gus Muhdlor berada saat rumah dinasnya digeledah oleh KPK.

"Saya tidak tahu keberadaan Gus Bupati Sidoarjo, karena saya sendiri lagi banyak kegiatan," kata Subandi saat dihubungi detikJatim melalui telepon seluler.

Subandi menjelaskan dia terakhir kali bertemu Gus Muhdlor saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka pemotongan insentif ASN dengan total Rp 2,7 miliar. Uang miliaran ini diduga masuk ke kantong Kepala BPPD Sidoarjo hingga Bupati Sidoarjo.

Kasus pemotongan insentif ASN itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo, pada Kamis (25/11/2023). Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi itu hingga KPK menetapkan Siska Wati salah satu Kasubag BPPD sebagai tersangka.

Siska diduga telah melakukan pemotongan insentif untuk ASN BPPD atas raihan target pajak BPPD senilai Rp 1,3 triliun pada 2023. Pemotongan dengan besaran antara 10%-30% tergantung insentif yang diterima ASN itu diduga untuk memenuhi kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.