Sri Mulyani Minta Parpol Ungkap Alasan soal Banyak Bansos saat Pemilu

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati balk-blakan menjelaskan soal banyaknya bantuan sosial (bansos) yang justru dibagikan selama masa Pemilu.

Dia memegaskan bahwa, bansos masuk dalam instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana dibahas bersama seluruh partai politik di DPR RI.

Oleh karenanya dia memegaskan bahwa terkait bansos diharapkan semua partai politik yang membahas bersama pemerintah untuk menjelaskan bantuan yang didatangkan dari APBN itu.

“Semua partai politik yang membahas melalui hak budget bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen dalam bansos,” katanya dalam konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Menurut dia, pada 2024, APBN yang digelontorkan untuk bansos sebanyak Rp496 triliun, naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 sebesar Rp476 triliun.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa perkembangan penyaluran bansos tahun ini akan terus dimonitor.

“Tahun ini, 2024, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Uang anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya dan penggunaannya disetujui DPR ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya.

Dia menambahkan, pada program bansos tahun ini yang menyangkut bantuan langsung tunai (BLT) digunakan untuk mitigasi masalah pangan. Lebih lanjut, bansos tersebut juga dikaitkan dengan akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem pada 2024.

“Harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat daya beli dan langsung memukul,” tuturnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan dorongan kebijakan yang mendukung langkah mitigasi pangan.

Hal ini dilakukan untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber guna memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Terbaru, kementerian keuangan siap mencairkan Rp11,25 triliun dari APBN 2024 untuk memenuhi dana bansos bantuan langsung tunai (BLT) terbaru sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bansos tersebut rencananya akan diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga. Bantuan tersebut akan dirapel sekaligus untuk kebutuhan Januari, Februari dan Maret, sehingga yang disalurkan sebesar Rp600 ribu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, membeberkan, pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).