Soal Anggaran Kemenhan Rp700 Triliun, Anies Dilaporkan ke Bareskrim
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Sejumlah massa dari organisasi kepemudaan (OKP), artis ibukota, dan unsur relawan pendukung Prabowo-Gibran mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta pada Selasa tengah malam (9/1) untuk melaporkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan.
Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan Anies Baswedan yang diduga melanggar Pasal 45 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong.
Sebagai informasi, pelaporan ini terkait pernyataan Anies dalam debat capres yang dianggap berbohong terkait anggaran Kemenhan Rp700 triliun dan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah.
Adapun unsur-unsur pemuda dan relawan itu adalah Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi), Relawan Pandawa 5 pimpinan M. Ryano Panjaitan.
Serta perwakilan artis ibukota dan sejumlah tokoh pemuda seperti Arief Rasidi, Achmad Suhawi, Diko Nugraha, Ilham A. Rasul, Dedi Jaya Saputra, serta Adhery Z Sitompul sebagai penasihat hukum.
"Kedatangan kami ke Bareskrim ini dalam rangka melaporkan capres Anies Baswedan yang diduga menyebarkan berita bohong yang disampaikan ke publik dalam debat capres ketiga pekan lalu. Anies diduga melanggar Pasal 45 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong terkait pernyataannya soal anggaran Kemenhan 700 T. Padahal faktanya tak sampai Rp700 T anggaran Kemenhan selama lima tahun, dan sebagian besar untuk belanja keperluan prajurit TNI bukan hanya untuk beli alutsista bekas," ujar Juru Bicara Relawan Pandawa 5, Muhammad Natsir Shihab, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (9/1).
Menurut Natsir yang juga Ketua Umum Foksi ini, pihaknya melaporkan hal ini sebagai pembelajaran bahwa tidak boleh menyampaikan berita dan data serampangan di depan publik luas. Apalagi disampaikan oleh orang selevel Anies Baswedan yang calon Presiden RI.
"Data bohong yang disampaikan Anies untuk mendiskreditkan Prabowo, bahkan telah diklarifikasi oleh Timnas Amin yang meminta maaf atas kesalahan data. Namun terlambat, karena hal ini telah dikonsumsi publik dan memecah belah masyarakat akibat data yang fiktif ini," tegas Natsir.
Selain itu, lanjut Natsir, pihaknya juga melaporkan terkait Anies yang diduga berupaya membocorkan rahasia negara yang sensitif yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan politik kontestasi untuk mendiskreditkan Prabowo Subianto sebagai Menhan dan calon Presiden RI.
Komentar