Respons Jokowi soal Temuan PPATK Terkait Transaksi Janggal Pemilu 2024
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadiri Rakernas ke-VI Relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Sabtu (14/10/2023). Dalam acara yang dihadiri ratusan relawan Projo itu, Jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan arah dukungan. Dia juga meminta relawannya untuk tidak mendesak dirinya segera menyatakan sosok yang didukung. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan mendukung tindak lanjut proses hukum atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal pada Pemilu 2024.
Dia menegaskan aturan hukum sudah jelas. Oleh karenanya dia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan.
"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," kata Jokowi di Jembatan Otista, Bogor, Selasa (19/12).
Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengikuti Pemilu 2024 sesuai aturan. Ia mendukung semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada," ujar Jokowi.
Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan transaksi janggal dalam Pemilu 2024. Hal itu diungkap dalam acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12).
PPATK melihat peningkatan tindak pidana pencucian (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024. Transaksi yang diduga ilegal itu meningkat 100 persen pada semester II 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan telah mengirim laporan tentang temuan itu ke KPK dan penyelenggara pemilu.
Temuan itu sempat menjadi bahan saling tuding antarparpol. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir partai kecil yang tiba-tiba punya banyak baliho.
Pernyataan itu pun direspons Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tudingan balik. Mereka mengutip survei Indikator Politik Indonesia tentang alat peraga kampanye (APK).
"Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca," ucap Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/12).
Komentar