Amnesty Internasional : Demokrasi di Indonesia Republik Rasa Kerajaan

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan demokrasi di Indonesia saat ini terasa seperti non demokrasi, istilahnya republik rasa kerajaan.

"Saya kira yang yang bisa kita katakan pada hari ini memang demokrasi sudah mulai terasa seperti non demokrasi. Dalam istilahnya republik rasa kerajaan, demokrasi rasa non demokrasi," katanya, dalam keterangan di YouTube, pada Jumat 15 Desember 2023.

Dia menjelaskan pemerintahan Orde Baru mengklaim sebagai pemerintahan demokrasi, tetapi kalau dilihat hampir seluruh kajian politik tentang Indonesia hanya selubung untuk menutupi fakta.

"Pengertian begini pemerintahan orde baru itu kan dia dia mengklaim sebagai pemerintahan demokrat, demokrasi Pancasila pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak 1959 sampai 1965 itu juga pemerintahan demokrasi terpimpin Tetapi kalau kita lihat hampir seluruh kajian politik tentang Indonesia itu hanya selubung saja untuk menutupi fakta yang sebenarnya bahwa Indonesia itu bukan demokrasi lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa demokrasi terpimpin Soekarno dimulai dengan pembubaran Partai Masyumi, dan di masa Soeharto yang jelas PKI dan kawan-kawannya yang dianggap kiri semuanya Dia menyatakan bahwa salah satu fitur Orde Baru sebenarnya ada pada ekonominya yang mungkin bisa dibandingkan sebagai kebijakan yang mirip dengan saat ini.

"Misalnya gini di masa Orde Baru kebijakan ekonomi pemerintah menggunakan kebijakan trilogi pembangunan, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi atau ekonomi grow. Yang kedua adalah stabilitas keamanan politik. Yang ketiga adalah pemerataan," katanya.

Menurutnya, di dalam konsep pertumbuhan ekonomi Orde Baru sebenarnya pendekatan ekonominya sangat makro yaitu mendekati industri-industri besar sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kekayaan material dari sebuah negara GNP-nya (Gross National Product) tetapi pertumbuhan sosialnya tidak diprioritaskan Dia menjelaskan aspek stabilitas keamanan dimaksudkan untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Misalnya investasi luar negeri, kebijakan luar negeri, tambang emas di Freeport atau investasi di sektor kehutanan jadi kalau kita belajar di hukum agraria dulu tahun 1965 setelah setelah Soekarno jatuh, Orde Baru menghapuskan itu seluruh perlakuan undang-undang yang dianggap komunis padahal undang-undang itu sangat pro rakyat," jelasnya.

Menurutnya, karena investor kebanyakan yang ditarik dari luar negeri, banyaknya itu dari Amerika maka ekonomi Indonesia tergantung kepada ekonomi luar negeri dan sebagai akibatnya banyak upah buruh yang yang ditekan karena investor luar negeri tidak mungkin masuk ke Indonesia tanpa jaminan upah buruh yang rendah.

"Sekarang sebetulnya mirip sistem ekonominya Setidaknya kalau dulu Amerika sekarang Tiongkok di sini. Saya kira kemiripannya itu sebenarnya sudah diingatkan pada tahun 2015-2016," tambahnya.

Dia menekankan bahwa kelemahan pendekatan ekonomi seperti itu adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. "Yang kaya memiliki akses pada tambang investasi luar negeri akan tetapi kekayaan yang berlebihan, sementara yang miskin makin miskin," ujarnya.***