Basarah PDIP Singgung KTA Gibran: Dia Melakukan Pembangkangan

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menunggu etika politik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai resmi mendaftar jadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Mulanya, Basarah mengatakan Gibran telah mendapat mandat partai dan rakyat untuk memimpin Kota Solo, sehingga anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga termasuk elite PDIP.

Oleh karena itu, Basarah meyakini Gibran telah membaca AD/ART dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan. 

Basarah menjelaskan bahwa Megawati mendapat hak prerogatif yang diberikan seluruh kader untuk memilih bakal capres dan cawapres yang akan diusung PDIP.

Megawati pun memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung partai berlambang banteng itu. Karenanya, seluruh kader PDIP wajib mendukung keputusan Megawati.

"Ketika mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan," ujar Basarah di Sekolah PDIP, Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023.

"Dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Secara etika politik dia dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP," tambahnya.

Atas dasar itu, Basarah menyebut pihaknya menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDIP," katanya.

Basarah kembali menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran kepada partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia kemudian menyinggung peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.

"Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya," ungkap Basarah.

Basarah menyinggung PDIP sudah menjaga selama 22 tahun sejak Jokowi menjadi Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia hampir dua periode.

"Juga melahirkan, menjaga mas Gibran sebagai Wali Kota Solo, dengan seluruh sela orde partai yang ada di sana, termasuk fraksi PDIP di DPRD Kota Solo," jelas Basarah.***