Setelah DKI Berubah Jadi DKJ, Warga Jakarta Harus Cetak Ulang e-KTP
Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara melayani warga korban dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang membuat surat kependudukan di Posko Pengungsian PMI Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). Pemprov DKI Jakarta membuka dua pusat layanan kependudukan di Posko Pengungsian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela dan Kantor PMI Jakarta Utara bagi warga yang KTP elektronik, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematiannya hangus
Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan warga Jakarta harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik setelah status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Pasalnya menurut Kepala Disdukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, status Jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sehingga seluruh pemilik e-KTP harus melakukan pencetakan ulang," kata Budi dalam keterangannya, Senin (18/9).
Dia pun memperkirakan kebutuhan blanko di Jakarta mencapai 8 juta pada 2024. Karena itu, kata Budi, Dirjen Dukcapil akan bersurat ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar melakukan hibah blanko KTP sebanyak 3 juta keping untuk 2024.
"Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Budi pun berharap Komisi A DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran tinta untuk pencetakan e-KTP massal yang akan dilakukan setelah Rancangan Undang-undang (RUU) DKJ disahkan.
Menurutnya, saat ini ketersediaan blangko terbatas. Namun, dia mengaku telah mendata jumlah calon Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan berusia 17 tahun sebelum Februari 2024.
"Kami koordinasi dengan KPU jumlah DPT belum ber-KTP ada 120 ribu orang. (Sebanyak) 40 ribu sudah kita cetak, 43 ribu sedang kita kejar untuk melakukan perekaman, sisanya (37 ribu) belum dilakukan pencetakan karena memang masih menunggu mereka berusia 17 tahun," tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah berencana mengganti status Jakarta dari DKI menjadi DKJ setelah ibu kota resmi pindah ke IKN Nusantara. Saat ini, pemerintah pun telah mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota.
Komentar