Pemerintah Targetkan Setoran Pajak Penghasilan Rp 1.139,8 T di 2024

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2024 sebesar Rp 1.139,8 triliun. Target tersebut tumbuh 9,5% dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 1.040,8 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024.

Pemerintah memperkirakan penerimaan PPh migas pada tahun 2024 bisa mencapai Rp 76,37 triliun, atau tumbuh 1,9% dari outlook tahun 2023. Target tersebut juga memperhatikan proyeksi tren harga minyak bumi pada tahun 2024.

Harga minyak bumi hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mengalami moderasi. Untuk itu, penerimaan PPh migas pada tahun 2023 diproyeksi akan mengalami kontraksi 3,7%.

Sementara itu, pemerintah menetapkan target PPh non migas dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 1.063,4 triliun atau tumbuh 10,1% dari outlook tahun 2023.

Hal ini berkaca pada penerimaan PPh non migas tahun ini yang diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dengan peningkatan 4,9%.

"Kinerja tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja," tulis pemerintah, dikutip Kamis 17 Agustus 2023.

Selain itu, kinerja tersebut juga didukung oleh program pemadanan antara Nomor Induk Keluarga (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi penggunaan satu nomor yang sama untuk kepentingan administrasi kependudukan dan juga administrasi perpajakan.

Program tersebut berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak (WP) yang signifikan pada tahun 2023. Tercatat, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 berjumlah 69,1 juta WP atau bertambah 2,9 juta WP dari tahun 2022 yang sebanyak 66,2 juta WP.