Menterinya Terancam Kena Reshuffle, Nasdem Berhak Menolak Jokowi?

Jakarta, law-justice.co - Presiden Jokowi mengisyaratkan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Menteri dari Partai Nasdem diisukan bakal didepak Jokowi.

Berdasarkan isu yang beredar, hal ini berkaitan dengan langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Dilansir dari Tribunnews, Senin (26/12/2022), Partai NasDem dinilai punya hak menolak jika benar menterinya direshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, keputusan tersebut dinilai tidak adil bagi partai besutan Surya Paloh tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Menurutnya, isu didepaknya menteri dari NasDem karena tak mendukung calon presiden (capres) jagoan Jokowi dinilai tidak fair.

"Kan sebenarnya NasDem punya hak karena itu kan kerja NasDem dulu. Kenapa harus diuji standarisasi harus memastikan dan mendukung karena nggak mendukung jagoannya Pak Jokowi mereka kemudian direshuffle kan nggak fair lah. Mustinya sih Pilpres kan sudah selesai dan itu sudah bagian dari mereka kan," kata Pangi, dikutip Senin (26/12/2022)

Pangi menuturkan masuknya menteri dari NasDem di kabinet Jokowi merupakan hasil kerja kemenangan pada Pilpres 2019. Seharusnya, kata dia, Eks Walikota Surakarta itu harus menjaga menteri dari NasDem hingga masa jabatan berakhir.

Artinya harus dijaga lah jangan sampai terkesan itu miliknya Pak Jokowi kekuasaannya. Itu kan milik bersama karena kan NasDem ikut berkontribusi mengantar Pak Jokowi, mengawal. Sebenarnya itu haknya NasDem dan gak fair lah hanya karena NasDem berbeda pilihan jatah kursi mereka dikurangi kan NasDem menyatakan tidak keluar menjadi oposisi. Hanya berbeda dukungan," jelas Pangi.

Lebih lanjut, Pangi menuturkan bahwa jika menteri dari NasDem nantinya benar didepak oleh Jokowi bisa menjadi bahan pembelajaran.

Khususnya, sikap Presiden Jokowi tak negarawan seperti era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu pembelajaran bagi NasDem ternyata di Indonesia ini Pak Jokowi berbeda dengan Pak SBY. Kalau Pak SBY kan tidak berbicara presiden selanjutnya, kalau sudah selesai yasudah dengan kontraknya habis.

Kalau bagi Pak Jokowi kan belum dan kalau nanti NasDem dikurangi jatah menterinya ya begitu lah Pak Jokowi modelnya. Harus loyalitasnya itu sampai selesai," ungkapnya.

Namun begitu, Pangi menilai sudah menjadi resiko partai NasDem jika nantinya menteri-menterinya didepak dari kabinet Jokowi. Dia bilang, dukungan NasDem kepada Anies Baswedan sudah setengah jalan.

Karena kalau NasDem mau keluar ya memang momentumnya sudah setengah jalan dan tidak ada kemungkinan NasDem untuk tidak mengambil pilihan yang sulit. NasDem punya cara berpikir dan pilihan bahwa resiko itu sudah dipertimbangkan kursi menteri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022), presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

Mungkin, kata Presiden

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Ya nanti, katanya.