Wakil Rakyat RI Bak Disurgakan, Vitamin Hingga TV Pakai APBN

Jakarta, law-justice.co -  Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan DPR RI kembali menuai kontroversi. Setelah sebelumnya ramai pengadaan gorden senilai Rp43 miliar, kini parlemen ketahuan menganggarkan Rp1,5 miliar untuk pembelian 100 unit televisi 43 inchi.

Pengadaan tersebut diketahui dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP pada Selasa (4/10/2022). Dalam laman tersebut terdapat paket pengadaan dengan nama ‘Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota’.

Sumber dana dari pengadaan tersebut yakni APBN tahun 2022. "Total pagu Rp 1.554.000.000 (Rp 1,5 miliar)," demikian tertulis dalam laman tersebut.

Dengan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk 100 unit televisi, jika dibagi rata-rata maka harga per unit televisi untuk anggota dewan senilai Rp15 juta. Jadwal pelaksanaan kontrak pengadaan televisi 43 inci tersebut dimulai pada Agustus 2022 hingga akhir Oktober 2022.

Publik geram dengan pengadaan TV untuk anggota dewan. Pengadaan televisi untuk anggota dewan tersebut kembali mengusik rasa keadilan masyarakat. Publik lalu ramai-ramai merespon dengan beragam tanggapan dan komentar di media sosial.

Mayoritas mereka mengecam dan meyayangkap anggaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DPR RI.

Deretan kontroversi pengadaan barang dan jasa di DPR RI

1. Pengadaan gorden Rp48 miliar

Kontroversi pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp43 miliar mencuat pada Maret 2022 lalu.

Selain dinilai tidak begitu mendesak, proses tender pengadaan tender gorden tersebut dinilai terdapat kejanggalan.

Dalam tender pengadaan tersebut, perusahaan yang terpilih sebagai pemenang adalah perusahaan yang mengajukan penawaran dengan harga tertinggi.

Setelah mendapatkan kecaman publik, akhirnya tender tersebut dibatalkan.

2. Proyek pengecatan kubah gedung DPR

Tak lama setelah pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp48 miliar dibatalkan, publik kembali dikejutkan dengan proyek pengecatan kubah Gedung Kura-Kura di Kompleks DPR senilai Rp4,5 miliar.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membantah anggaran sebesar itu hanya untuk pengecatan kubah saja. Menurut dia, selain pengecatan, juga akan dilakukan waterproofing pada kubah gedung DPR tersebut.

3. Pengadaan kalender Rp955 juta

Kontroversi pengadaan kalender di DPR RI senilai Rp955 juta mencuat pada Agustus 2022 lalu. Merujuk pada laman LPSE DPR RI pada Sabtu (27/8/2022), disebutkan disana tender “Pencetakan Kalender DPR RI” dengan kode 739087.

Pengadaan kalender tersebut lantas mendapatkan kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi Lucius Karus mendesak agar proyek pengadaan kalender tersebut dikurangi anggarannya, atau bahkan dihentikan.

4. Pengadaan multivitamin Rp2 miliar

Pada September 2021 lalu, publik dikejutkan dengan terungkapnya tender pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI senilai Rp2 miliar.

Tender tersebut diketahui dalam laman lpse.dpr.go.id dimana disana disebutkan Setjen DPR RI menganggarkan dana sebesar Rp2.096.080.000 untuk pengadaan multivitamin.

Namun akhirnya pengadaan tersebut dibatalkan karena menuai kritik publik, termasuk kritik dari anggota DPR RI.

Protes Publik

Tak hanya menyebut pengadaan unit televisi yang baru-baru ini terungkap, warganet juga mengungkit sejumlah pengadaan barang di DPR yang sebelumnya.

“Gorden : 48 M, Kalender : 955 juta, Vitamin : 2M, Tv : 1,5 M, Pengecatan Dome : 4,5 M, Nanti apalagi?” tulis pemilik akun Twitter @v*lle*_e*a dalam utasnya.

Utas tersebut lantas ramai dikunjungi warganet lainnya. Mereka juga menyuarakan kekecewaan yang sama terhadap pengadaan barang dan jasa yang selama ini terungkap di DPR RI.

“Itu masih ada lanjutannya habis tv, terus antenanya 700 juta ditambah sama kabel dan roll-annya 640 juta,” sindir warganet lainnya.

“Kerja pengen mewah tapi kinerja nggak ada yang patut di apresiasi. Paling besok beli sepeda buat anggota dewan dalam rangka ini itu lah,” ungkap salah satu warganet.

“DPR sekarang ngga punya malu ya, disaat lagi berduka mereka malah beli yang harusnya ngga diperlukan. Masa ngga punya malu pak bu DPR matamu dimana?! BTS ARMY bahkan menggalang dana untuk santunan korban gas air mata, tapi kalian tidak memikirkan hal itu,” timpal warganet lainnya.

Saking geramnya, salah satu warganet bahkan mengungkit soal pajak yang telah ia bayarkan. Warganet itu kecewa karena ternyata pajak tersebut digunakan untuk ha-hal yang tidak mendesak oleh para wakil rakyat.

“Kita bayar pajak masuknya ke kantong mereka juga, udah kayak ngehidupin anak gatau diri yang sukanya foya-foya padahal gabisa kerja dan cuma ngutang sana sini,” kata salah satu warganet.