Respons Jokowi soal Heboh Isu Jadi Cawapres 2024: Ini dari Siapa?

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara untuk menanggapi soal hebohnya isu dirinya dicalonkan menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi mengklaim tidak tahu dari mana isu itu berasal. Dia mengaku bingung karena sebelumnya juga muncul wacana masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode.

"Sejak awal saya sampaikan urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab muncul lagi namanya perpanjangan juga sudah saya jawab. Lalu, muncul lagi jadi wapres, ini dari siapa?" kata Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (16/9).

Isu Jokowi menjadi cawapres di Pilpres 2024 bergulir usai juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan presiden dua periode bisa menjadi wakil presiden.

Isu lalu berkembang menjadi kans pencalonan Prabowo Subianto-Joko Widodo di Pilpres 2024. Sejumlah pihak sudah angkat suara.

Relawan Pro Jokowi (Projo) mengklaim wacana duet Prabowo-Jokowi tidak bisa dipungkiri telah beredar di masyarakat. Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan itu sah-sah saja.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Di sisi lain, Relawan Jokowi Mania (Joman) menolak wacana tersebut. Ia menilai wacana itu menghina demokrasi dan Jokowi sendiri. Immanuel lebih memilih Jokowi mendukung politikus yang berseberangan untuk menjadi capres pada 2024.

"Lebih terhormat Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat Jokowi mendukung Habib Rizieq daripada dia tiga periode," ujar Immanuel.

Kepala Bappilu PDIP Bambang Wuryanto juga angkat suara. Dia mengatakan konstitusi membolehkan Jokowi dicalonkan sebagai cawapres meski sudah menjabat presiden dua periode.

Akan tetapi, pencalonan tetap dikembalikan kepada partai politik. Bambang mengatakan keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

"Aturan mainnya diizinkan, apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

"Kalau di PDIP Perjuangan, sekali lagi saya ulangi soal capres dan cawapres menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarno selaku ketum terpilih," tambah dia.