FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Mendesak Presiden Segera Mundur

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Front Persaudaraan Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) secara tegas menolak kenaikan harga BBM.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) GNPF-Ulama, Yusuf Martak dalam konferensi pers Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Aksi Bela Rakyat (Akbar) di Aula Masjid Baiturrahman, Jalan DR Saharjo Nomor 100, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Yusuf Martak menjelaskan bahwa FPI, PA 212, GNPF-Ulama, dan berbagai ormas sepaham bahwa kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap mandat konstitusi.

“Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya," ujarnya.

Dalam konferensi pers ini, Yusuf membacakan pernyataan GNPR terkait kenaikan harga BBM yang sudah terjadi pada Sabtu (3/9).

Dalam acara ini, juga diurai bahwa unjuk rasa yang direncanakan akan dilakukan pada Senin (12/9) di Istana Negara.

Sebelumnya, Presidium Alumni (PA) 212 bersama sejumlah ormas lainnya akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta.

Demo berkaitan dengan kenaikan harga BBM.

Dalam poster yang tersebar tertulis aksi itu bernama `Aksi 1209` Akbar Aksi Bela Rakyat. Demo akan berlangsung pada Senin (12/9/2022).

Dalam sebaran poster demo itu, terdapat tiga tuntutan yakni menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, dan harga lainnya, serta tegakkan supremasi hukum.

Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif membenarkan PA 212 akan ikut aksi itu. "Iya," ketika ditanya perihal agenda demo, Jumat (9/9/2022).

Dia mengatakan panitia akan menggelar konferensi pers sore ini terkait persiapan demo.

Diketahui, pada Sabtu (3/9), Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.

Kenaikan BBM ini membuat masyarakat protes. Sejak Kamis (6/9) sejumlah elemen masyarakat telah menggelar demo. Demo penolakan kenaikan BBM itu terus berlanjut hingga hari ini di Patung Kuda, Jakarta Pusat.