Ratusan Miliar Uang Kartu Prakerja Salah Sasaran, Siapa Bermain?

Jakarta, law-justice.co - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan adanya suatu kejanggalan dalam Program Kartu Prakerja.

Kejanggalan tersebut adalah adanya 119.494 peserta dengan anggaran sebesar Rp 289,85 miliar pada Kemenko Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa pihak mendesak bila program kartu pra kerja untuk dihentikan.

Dari beberapa temuan BPK dan lembaga pengawasan masyarakat serta DPR didapati banyak pelanggaran dan dugaan penyimpangan anggaran kartu prakerja.

Informasi mengenai adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Program Kartu Prakerja kami dapati dari salah satu sumber yang pernah bekerja di Prakerja. Sebut saja inisialnya C.

Salah satunya soal rencana temu Raya Alumni Prakerja. Pertanyaannya dari mana asal dana acara Temu Raya Alumni Prakerja?

Sumber C menyebut, acara Temu Raya Alumni Prakerja diduga adalah ide dari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari.

Namun dalam materi konsep acara Temu Raya Alumni Prakerja yang didapat Law-justice.co disebutkan, ide penyelenggaraan acara tersebut datang dari Presiden Joko Widodo.

Terlepas dari siapa ide acara itu berasal, C juga menduga ada penyimpangan penggunaan dana pra kerja, sebab asal dana acara tersebut tidak jelas.

Ia mengaku mendapatkan informasi dari salah satu rekannya, yang menyatakan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara Temu Raya Alumni Prakerja bisa mencapai puluhan milyaran rupiah.

Rencana Panggung Temu Alumni Kartu Prakerja

Sebab, biaya akomodasi, tiket, penginapan 8 ribu alumni Prakerja yang diundang ditanggung oleh Prakerja.

Jika satu orang memakan dana, katakanlah, Rp10 juta, maka untuk 8 ribu pekerja, dana yang dibutuhkan yakni Rp80 miliar.

"itu baru untuk peserta, belum sewa gedung SICC, bayar artis, jasa EO dan lain sebagainya. Dananya bisa lebih meningkat lagi," ujar C.

Dugaan CK cukup beralasan. Sebab dalam daftar pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai acara tersebut, pihak penyelenggara dengan jelas menyatakan, segala bentuk akomodasi peserta akan ditanggung oleh panitia.

"Peserta akan mendapatkan transportasi menuju lokasi acara, akomodasi (penginapan), dan makanan-minuman (logistik) sewaktu acara," demikian keterangan pihak penyelenggara acara Temu Raya Alumnu Prakerja dalam kartu FAQ, yang didapat law-justice.co.

Sementara itu, acara Temu Raya Alumni Prakerja yang akan digelar 17 Juni 2022 mendatang, tidak hanya sekadar ajang kumpul-kumpul peserta prakerja.

Ada juga beberapa acara lainnya, seperti Mini Job Fair, Stand Up Comedy, pertunjukan musik yang akan mengundang sejumlah artis nasional, diantaranya Sheila on 7, Sherina dan Slank.

Dan terakhir adalah lomba film pendek mengenai Kartu Prakerja. Untuk acara lomba film pendek, CK mendapatkan bocoran nominal hadiah yang akan diberikan kepada peserta, yakni Rp450 juta untuk 3 sutradara dan Rp300 juta untuk sepuluh pemenang.

"Untuk lomba film, besok tanggal 7, 10 anak-anak itu disuruh ke Jakarta buat screening di depan direksi, untuk biaya kompetisi film ini aja sudah habis hampir 1 miliar," ujar C berdasarkan informasi yang didapatnya.

Menurut C, besarnya dana penyelenggaraan acara Temu Raya tersebut menjadi sebuah ironi. Meski belum jelas dari mana asal dananya, acara tersebut diselenggarakan menggunakan pajak rakyat Indonesia.

Dugaan pelanggaran keuangan lainnya adalah ketika masih bekerja di Prakerja, sumber Law-Justice.co, C melihat ada sejumlah dugaan penyimpangan penggunaan dana operasional Prakerja.

Salah satunya adalah kegiatan ke sejumlah daerah yang ia nilai tidak jelas esensi dan tujuannya.

Menurut dia, kegiatan ke luar kota tersebut tidak terjadwal dan bisa dilakukan kapan saja jika ada orang-orang di level atas yang menginginkannya

"Mereka jalan-jalan kerja selalu keliling Indonesia pergi ke Biak, ke Manado, ke daerah-daerah lain. Alasannya ingin berkoordinasi dengan Pra Kerja di daerah. Padahal alasannya sesederhana si A belum pernah ke Papua, belum pernah ke Manado dan tempat lainnya yang Kalau bayar sendiri pasti kita tidak sanggup," urai sumber tersebut.

Ia juga menyebut, suatu ketika manajemen Prakerja pernah ingin membeli slot di salah satu program acara di televisi swasta, untuk menampilkan salah satu direkturnya.

Menurut dia, pembelian slot tersebut nilainya fantastis, yakni Rp500 juta untuk sekali tampil.

Rencana kegiatan temu alumni kartu prakerja

Angka tersebut sangat tinggi dan menurut dia, tujuan pembelian slot acara tersebut tidak jelas. Sumber dananya pun tidak jelas dari mana. Namun ia menduga hal tersebut berasal dari dana operasional yang berjumlah Rp200 miliar setiap tahunnya.

Terkait penggunaan dana operasional Prakerja yang diduga menyimpang, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari membantah hal tersebut.

Menurut dia, dana operasional yang diterima oleh Pelaksana Manajemen Prakerja sangat kecil, dibandingkan lembaga negara lainnya.

Penggunaannya pun diawasi dengan ketat, terlebih Prakerja sudah diaudit oleh BPK dan BPKP sejak 2020.

Ia memastikan tata kelola penggunaan dana operasional tersebut sangat dijaga dan tak ada penyimpangan.

"Kalau ada sisa dana program maupun operasi, sesuai Permenko 11/2020 dan PMK 25/2020 ya harus dikembalikan ke negara hingga saldo di rekening 0," tegas Denni.

Manajemen Bungkam Soal Sumber Dana Temu Raya Alumni Prakerja
Selain pelatihan daring, penerima program prakerja akan mendapatkan uan sebesar Rp600 ribu setiap bulan, selama empat kali, atau sebesar Rp2,4 juta perorang.

Dan kini Pelaksana Manajemen Kartu Prakerja tengah menggagas sebuah acara besar untuk orang-orang yang pernah mengikuti program Kartu Prakerja.

Program tersebut diberi nama Temu Raya alumni Prakerja yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2022 mendatang, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Acara tersebut akan mengundang 8 ribu orang yang pernah mengikuti program prakerja, dari 514 kabupaten di seluruh Indonesia. Mereka akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo yang akan hadir dalam acara tersebut.

Tak hanya bertemu, para peserta juga bisa berdialog langsung dengan presiden, sebagai acara inti.

Di balik megahnya acara Temu Raya Alumni Prakerja itu, muncul satu pertanyaan, dari mana asal dananya?

Apakah dari anggaran prakerja yang berjumlah triliunan rupiah, yang diberikan setiap tahun? atau ada sumber dana lainnya.

Untuk memastikan hal tersebut, kami bertanya langsung kepada Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari.

Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan acara Temu Raya Alumni Prakerja, pihak manajemen pelaksana mengandeng para mitra prakerja, yang jumlahnya mencapai 380 lembaga.

Namun ia enggan menjawab dari mana asal dana acara tersebut. Ia hanya menyebutkan, pelaksanaan acara tersebut memakai sistem gotong royong antara manajemen Prakerja dengan para mitra.

"Prakerja punya banyak mitra. Silakan lihat di situs www.prakerja.go.id. Jadi, acara 17 Juni juga gotong royong dengan mitra-mitra," ujar Denni kepada law-justice.co.

Denny menambahkan, konsep gotong royong yang dimaksud yakni, mitra prakerja sifatnya hanya menjadi pendukung acara tersebut.

Aplikasi kartu prakerja (Dok.Antara)

Manajemen Prakerja tidak meminta dana kepada mereka. Ini artinya keseluruhan dana penyelenggaraan acara Temu Raya Alumni Prakerja tersebut ditanggung oleh manajemen Prakerja.

"Dibantu oleh mereka (para mitra) sesuai kemampuan. Bukan nyumbang uang intinya," sambung Denni.

Hingga kini besaran dana keseluruhan untuk acara tersebut dan dari mana asalnya masih menjadi misteri.

Kami juga menanyakan hal tersebut ke sejumlah mitra Prakerja, diantaranya Bukalapak, Tokopedia dan lembaga pendidikan Sekolahmu.

Masing-masing dari mereka juga enggan berbicara banyak mengenai acara Temu Raya Alumni Prakerja, termasuk soal pendanaan.

Gagalnya Kartu Prakerja?
Salah satunya dari Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati yang mendesak program kartu pra kerja untuk dievaluasi.

Menurutnya, dengan adanya temuan kejanggalan anggaran sebesar Rp 289,85 Miliar tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam melaksanakan program kartu pra kerja.

Ia mengatakan kegagalan program tersebut memperkuat rekomendasi KPK tahun 2020 untuk menghentikan program pelatihan kartu prakerja dihentikan sementara.

"Waktu itu, program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan, jawaban dari pemerintah sama, akan melakukan evaluasi. Kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," kata Kurniasih kepada Law-Justice.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu.

Pasalnya, program yang dianggarkan hingga Rp 20 triliun ini dengan adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan pengelolaan program ini karut marut.

"BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum, apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab, ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit," ucapnya.

Kurniasih mengaku bila sejak lama meminta agar program kartu prakerja dihentikan total kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh.

Selain itu, Ia menuturkan bila pemerintah harus hati-hati dalam menggunakan anggaran negara.

"Ditambah rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," tuturnya.

Menurutnya, program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran.

Ditambah papar Kurniasih, Persoalan kartu prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden beberapa waktu lalu.

"Selain itu adanya temuan KPK, banyaknya joki kartu pra kerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar ditambah dengan akan ada acara reuni jadi ini pemborosan," paparnya.

Senada dengan Kurniasih, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak turut angkat bicara dengan adanya temuan BPK dalam pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

Amin meminta agar pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja tersebut, hingga adanya pembenahan secara menyeluruh.

Perubahan tersebut seperti perbaikan di sistem administrasi, pengelolaan data peserta, maupun penyelesaian hukum atas dugaan pelanggaran dan penyelewengan dana dalam program ini.

“Program Kartu Pra Kerja sebaiknya dihentikan sementara. Saya mendukung langkah BPK yang meminta Menko Perekonomian untuk meminta pertanggungjawaban Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja atas berbagai dugaan penyimpangan yang ditemukan baik oleh BPK maupun KPK,” ujar Amin kepada Law-Justice.

Amin mengatakan ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Masalah utama adalah pada data penerima.

Pasalnya, program tersebut ditargetkan menyasar 9,4 juta orang pencari kerja dan korban PHK.

"Namun dari jumlah tersebut hanya 1,7 juta orang dinilai bisa menerima bantuan, itupun hanya 143.000 orang yang mendaftar secara online dan terverifikasi,” katanya.

Selain itu, upaya verifikasi dengan menggunakan fitur pengenalan wajah yang telah menelan biaya Rp 30,8 miliar, tidak berjalan baik.

KPK merekomendasikan verifikasi melalui nomor induk kependudukan (NIK). Terdapat potensi kerugian negara akibat tidak berfungsinya sistem ini.

“Sistem dan mekanisme pada program Kartu Prakerja ini terlalu banyak memiliki celah yang bisa digunakan untuk melakukan penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga rawan korupsi atau penggelapan oleh distributor dana bantuan,” paparnya.

ICW Desak Langkah Hukum Korupsi Anggaran Kartu Prakerja
Sementara itu, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menganggap bahwa program kartu prakerja sudah menjadi bagian pelanggaran yang bisa mengarah tindak pidana korupsi.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, Ia menyebut bila hal tersebut harus ditindaklanjuti karena rawan adanya konflik kepentingan.

"Adanya beberapa temuan, Kami bilang iya (rawan terjadi korupsi)," ucap Adnan kepada Law-Justice.

Adnan mengatakan kalau ICW sejak awal sudah melihat program kartu prakerja tdari proses perencanaan yang sejak awal sudah bermasalah.

Misalkan, adanya berbau konflik kepentingan dimana Adamas Belva adalah salah satu petinggi dari mitra dari program tersebut.

"Dan ini tidak dianggap selesai ketika Belva mundur dari staf khusus presiden karena ketika program ini didesain, dia sebagai stafsus dan CEO Ruangguru, perusahaan menikmati program ini," beber dia.

Selain itu, terkait Undang-undang Anti Monopoli. Pasalnya, hanya ada delapan mitra yang dipilih. Jika memang ini hanya skema awal, seharusnya ada tambahan mitra baru jika program ini terus berjalan.

"Tapi tetap saja kami melihat ketika pemerintah punya wewenang untuk menunjuk pihak swasta untuk melakukan tugas oleh negara, yang itu kemudian menimbulkan dampak digunakannya uang negara, maka sebenarnya udah berlaku berbagai undang-undang yang berkaitan dengan ini," ujarnya.

Untuk itu, dengan adanya temuan sebelumnya ditambah dengan temuan dari BPK, ICW mendesak KPK untuk melakukan penyidikan yang mendalam terkait program kartu prakerja.

Selain itu, ada indikasi pelanggaran hukum dan kerugian dalam program tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong KPK untuk meminta auditor mengaudit anggaran Kartu Pra Kerja sehingga mengetahui nilai kerugian negara dari penyalahgunaan program itu.

“Audit itu perlu dilakukan KPK secara lebih lanjut," ungkapnya.

Anggaran Kartu Prakerja Mengalir ke PNS
Terkait program kartu pra kerja, Pengamat Hukum Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan bila temuan BPK harus ditindaklanjuti.

Aji menyebut temuan soal program kartu prakerja ini, terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam sejumlah kasus yang diduga melibatkan langsung Menko Perekonomian.

“Dari pengamatan dan penelitian kami di kampus, terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Menko Perekonomian yang berakibat kekisruhan di tengah masyarakat. Pertama adalah soal kartu prakerja yang telah dibuktikan oleh pemeriksaan BPK dan terdapat kesalahan dalam penyalurannya,” ungkap Aji kepada Law-Justice.

Aji menjelaskan bahwa harusnya kartu prakerja dibagikan kepada masyarakat yang utamanya berstatus sebagai pengangguran terbuka dan korban PHK akibat pandemi.

Namun faktanya yang terjadi kartu prakerja justru ada beberapa disalurkan ke sejumlah PNS bergolongan rendah.

Sejumlah pekerja yang telah memiliki pendapatan tetap meskipun berstatus tenaga kontrak dan bergaji di atas UMR.

“Harusnya kartu prakerja itu dibagikan kepada rakyat yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan tetap," ujarnya.

Ia mengatakan bila hal tersebut merupakan bentuk kesalahan utama pengelolaan kartu prakerja.

Untuk itu, program kartu prakerja ini ucap dia perlu ditelusuri lebih lanjut supaya tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

“Jika itu tidak dilakukan, maka wibawa pemerintah akan jatuh di mata publik karena tidak berani mengungkap fakta-fakta sebenarnya di balik dugaan-dugaan tersebut,” urainya.

Berdasarkan data yang diperoleh Law-Justice dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 program Kartu Pra Kerja terdapat salah sasaran.

Pada Tahun 2020, mayoritas penerima Kartu Prakerja justru berstatus sebagai pekerja, yakni 66,47 persen.

66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja. Sementara 22,24 persennya pengangguran, dan 11,29 persennya merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Sebagai catatan, data dari BPS tersebut menginterpretasikan bila penerima Kartu Pra Kerja yang masih bekerja, sekitar 63 persennya berstatus pekerja penuh.

Sisanya sebesar 36 persen merupakan pekerja tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per minggu.

Kelompok tersebut tergolong sebagai pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran.

Temuan BPS menyatakan bila kelompok pekerja yang ikut program kartu pra kerja karena income mereka sangat terbatas.

Catatan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran ketentuan dalam program pelatihan Kartu Prakerja tahun anggaran 2020. BPK mengungkapkan bahwa nilai yang dibayarkan kepada platform digital dan lembaga pelatihan tidak didasarkan atas pelatihan yang benar-benar diikuti oleh peserta Kartu Prakerja, yang berdampak pada pencapaian tujuan program tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan anggaran Rp125,93 miliar dalam program Kartu Prakerja melanggar ketentuan. Salah satunya, banyak peserta program tidak mengikuti pelatihan tetapi dana tetap dicairkan.

"Yaitu terdapat pelatihan yang telah dibayarkan, namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh peserta atau status pelatihan tersebut belum selesai sampai dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 125,93 miliar," jelas BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

BPK juga menemukan bahwa program Kartu Prakerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum disalurkan kepada penerima manfaat sebesar Rp 6,83 triliun per 31 Desember 2020.

Hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemenko Bidang Perekonomian atas usulan anggaran tambahan manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja, melalui Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mempertimbangkan metode-metode alternatif pendaftaran dan pelatihan seperti diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 berdasarkan pertimbangan.

"Agar penerima manfaat program Kartu Prakerja sesuai dengan kriteria yang diatur dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata," tulis BPK. BPK juga meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi atas skema penyaluran dana insentif Kartu Prakerja.

Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja tahun depan. Bahkan program ini sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Kartu Prakerja bukan program yang khusus ditujukan untuk menangani covid-19. Ini adalah program reguler yang akhirnya dipercepat saat pandemi.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk program Kartu Prakerja. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp20 triliun. Sedangkan untuk tahun depan nilai anggarannya belum ditetapkan.

Kontribusi Laporan : Rio Rizalino, Ghivary Apriman, Yudi Rachman